GUGATAN yang menyoalkan kata “istri” pada pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ yang terkesan diskriminatif gender dinilai tidak tepat. Hal itu diungkapkan oleh GBPH Prabukusumo selaku Pengageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyo Budoyo.

Apalagi yang mengajukan gugatan ke MK adalah abdi dalem keraton, Raden Mas (RM) Adwin Suryo Satrianto. Diakui Gusti Prabu, sapaannya, Adwin memang masih kerabat Keraton Jogja. Dalam kesehariannya, Adwin bertugas di KHP Widyo Budoyo dan biasanya mengawal gunungan saat acara Garebeg Maulud, Syawal, dan Garebeg Besar.

Terkait tindakan abdi dalem tersebut, Gusti Prabu mengungkapkan, untuk menindak tegas abdi dalem Keraton Jogja yang ikut menggugat hanya bisa dilakukan Sultan. “Yang bisa menindak tegas kan Sultan, kalau saya mau mengeluarkan abdi dalem ya tidak bisa,” tandasnya, kemarin (18/10).

Gusti Prabu menyebut, seharusnya dua abdi dalem yang ikut menggugat tahu sejarah keistimewaan DIJ. Tetapi, menurutnya, adalah hak setiap orang untuk melakukan gugatan atau tidak. Namun, bukan berarti yang tidak sejalan dengan mudahnya ditindak tegas, dipecat atau digantikan.

Memang, paugeran itu tidak bisa diubah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dijelaskan, di Jogjakarta disebut paugeran, jika di daerah lain menyebutnya sebagai adat istiadat tradisi budaya.

“Kalau itu masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) apakah hakimnya ada yang berani mengubah. Silakan saja kalau mau mengubah kalau memang ada yang berani,” paparnya.

Terkait persoalan persamaan gender atau merasa ada diskriminasi, lanjut Gusti Prabu, itu tidak bisa dimasukkan dalam ranah budaya. Sama halnya dalam ranah agama. “Beda halnya jika di ranah sosial ataupun politik, persamaan gender atau masalah diskriminasi bisa dipersoalkan di sana,” ungkapnya.

Misalnya di Padang dengan budaya matrilineal. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI DIJ ini mencontohkan, budaya matrilineal di sana juga tidak bisa disentuh oleh agama. Karena pada dasarnya budaya dan agama tidak bisa dipertentangkan, budaya itu sendiri dan agama sendiri.

“Yang namanya paugeran atau adat istiadat di seluruh Indonesia tidak ada yang berani mengubah. Dan yang namanya adat istiadat itu pasti ada baiknya dan sudah melalui seleksi alam sehingga akhirnya terbentuklah adat,” ujarnya.

Demikian halnya dengan agama. Contohnya, imam perempuan itu tidak ada. Romo atau pastur perempuan juga tidak ada. Dia menambahkan, jika penggugat atau masyarakat umum belum paham tentang keistimewaan, bisa bertanya langsung pada Ganjar Pranowo sebagai salah satu yang ikut merekonstruksikan Undang-Undang Keistimewaan (UUK). Karena saat itu, Gubernur Jawa tengah tersebut masih menjadi anggota DPR RI. “Kalau mau tahu lebih jauh silakan tanya langsung,” ujarnya. (dya/ila)