JOGJA – Tuntutan warga penggarap lahan pesisir yang meminta kompensasi atas penggarapan Paku Alam Grond (PAG) mendapat jawaban dari KGPAA Paku Alam X. Puro Pakualaman menyiapkan dana kompensasi Rp 25 miliar. Namun, bentuk pemberian kompensasi itu nantinya akan seperti apa, pihak Paku Alam masih akan berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

“Kami belum putuskan bentuknya akan seperti apa, karena masih mencari opsi yang paling bisa diterima,” ujar Penghageng Kawedanan Hageng Kaprajan Kadipaten Pakualaman KPH Suryo Adi Negoro di Kepatihan, kemarin (17/10).

Dikatakan, angka Rp 25 miliar merupakan angka diluar yang resmi dari pemerintah yang diterima warga penggarap atas tegakan tanaman di lahan garapan. Menurutnya, perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten setempat mengenai siapa yang berhak menerima tali asih tersebut.

Sebab, ada perbedaan nominal ganti untung yang diterima warga. Ada yang menerima diatas Rp 3 miliar dan ada juga yang hanya menerima Rp 155.000. Angka yang terpaut sangat jauh tersebut jelas menimbulkan tanda tanya. Namun, jika disesuaikan dengan luasan tanah, hasilnya juga tidak akan berimbang. Karena ada yang hanya menggarap tanah 9 meter persegi, tetapi ada juga penggarap yang hampir menguasai sekitar 4 hektare tanah.

“Padahal orangnya sudah sugih. Apakah orang tersebut juga akan mendapat tali asih, kan tidak adil bagi yang hanya menggarap 9 meter. Pada prinsipnya kami ingin membantu mereka yang baru menerima sedikit dari ganti rugi yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Perwakilan Paguyuban Warga Penggarap PAG Sumantoyo mengatakan, pihaknya masih belum bisa menerima dan akan menuntut kompensasi minimal sepertiga dari yang dibayarkan kepada Puro Pakualaman sesuai hasil appraisal.

“Karena nilai segitu jika dibagi luasan 167 hektare hanya Rp 14.900 per meter persegi, itu masih kecil jika dibanding apa yang sudah kami kerjakan, sehingga menaikkan nilai jual lahan tersebut dengan menjadikannya produktif,” ujarnya. (dya/ila/ong)