JOGJA – Belajar dari peristiwa meninggalnya seorang pengemudi motor yang tertimpa pohon tumbang di depan RS Bethesda tahun lalu, Pemkot Jogja diminta segera mengeluarkan peraturan walikota (perwal) terkait pemberian santunan pada korban bencana.

Hal itu karena saat ini belum ada aturan yang membolehkan pemberian santunan pada korban bencana. “Yang ada saat ini baru untuk korban kebakaran. Padahal, saat musim hujan selalu terjadi pohon tumbang yang membawa korban,”ungkap
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro usai rapat evaluasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja kemarin (17/10). Menurut dia, aturan tersebut perlu segera dirumuskan, terlebih dengan potensi bencana yang cukup besar selama cuaca ekstrem.

Politikus Partai Golkar berpendapat, pemerintah harus bertanggungjawab atas setiap kecelakaan yang disebabkan oleh infrastruktur milik daerah. Seperti pohon tumbang atau jalan berlubang. Karena musibah tersebut disebabkan oleh kelalaian pemerintah. “Pohon yang menanam pemerintah, kalau sudah terlihat tua dan keropos, ya, segera dipangkas. Jika ada jalan belrubang segera ditambal,” pintanya.

Menurut Seno, perwal juga harus memuat aturan tentang kerusakan di persil pribadi. Setidaknya, besaran santunan yang diberikan pada korban disamakan dengan korban akibat kebakaran.

Seperti diketahui, Pemkot Jogja mengalikasikan anggaran Rp 14 juta sebagai santunan bagi korban kebakaran rumah.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Agus Winarta menyambut baik usulan legislator di DPRD Kota Jogja tersebut. Rencana pembuatan payung hukum bagi korban bencana akan direalisasikan tahun depan. Agus mengklaim, wacana tersebut sudah digulirkan sebelum menggelar rapat evaluasi dengan dewan. Diakui, selama ini BPBD Kota Jogja tidak bisa memberikan santunan pada korban bencana, selain akibat kebakaran. “Realisasinya mungkin awal 2017. Kalau tahun ini sudah mepet waktunya,” ujar Agus. (pra/yog/ong)