JOGJA – Tindakan dua abdi dalem Keraton Jogja Raden Mas (RM) Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto menggugat pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ menuai kecaman keras.

Bahkan Manggalayudha Prajurit Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat mengaku geram mengetahui langkah Adwin dan Suprianto menyoal kata “istri” sebagai persyaratan dalam riwayat hidup calon gubernur dan wakil gubernur DIJ.

“Kami tak bisa menerimanya. Itu tindakan kebliger. Lebih keblinger yang menyuruhnya maju ke MK. Siapa yang memerintah itu yang harus dicari,” katanya, kemarin (17/10).

BACA JUGA:Gusti Prabu Proses Pemecatan Adwin

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Gusti Yudha ini hanya mengenal nama Adwin. Sedangkan terhadap Suprianto, dia tak mengetahuinya. Adwin terang Gusti Yudha memang masih kerabat keraton.

Dia merupakan buyut atau cicit dari Sultan Hamengku Buwono (HB) VIII. Ayahnya adalah Kolonel Inf. (purn) RM Aning Sunindyo yang tak lain kakak dari Brigjen TNI (purn) RM Noeryanto. Keduanya merupakan putra GBPH Suryobrongto, adik beda ibu dari HB IX, ayahanda Gusti Yudha.

Sejak 18 Agustus 2015, RM Aning Sunindyo dan RM Noeryanto yang semula bergelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa sebagai pangeran. Aning menjadi Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryahadiningrat dan Noeryanto berganti sebagai KPH Yudhahadiningrat. Kalenggahan atau kedudukan sebagai pangeran itu diberikan Sultan Hamengku Buwono X yang sejak 30 April 2015 telah berubah namanya menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. “Jadi Adwin itu memang kerabat dan abdi dalem,” ceritanya.

Tugas sehari-hari Adwin di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyo Budoyo. Lembaga tersebut dipimpin GBPH Prabukusumo. Dalam catatan Gusti Yudha, Adwin biasa mengawal gunungan saat acara Garebeg Maulud, Syawal, dan Garebeg Besar.

Di mata mantan kepala Dinas Kebudayaan DIJ itu tindakan Adwin tergolong pelanggaran berat. Karena itu, dia mengusulkan kepada Penghageng KHP Widyo Budoyo agar memberhentikan kedudukan Adwin. “Saya akan sampaikan ke Kangmas Prabu agar yang bersangkutan dipocot (dipecat),” tegasnya.

Gusti Yudha juga menuding Adwin dan Suprianto tidak paham dengan sejarah keistimewaan DIJ. Menurut dia, masyarakat DIJ telah sepakat merelakan hak politiknya tidak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Hak itu diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Selama ini sesuai paugeran atau aturan adat sosok yang dapat jumeneng (bertakhta) sebagai sultan adalah laki-laki. Karena UUK mengamanatkan syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur harus bertakhta sebagai sultan serta adipati.

“Karena persyaratan itu maka yang berhak menjadi gubernur adalah sultan dan itu harus laki-laki,” lanjut pangeran yang sehari-hari menjabat kepala Satpol PP DIJ ini.

Bagaimana dengan figur Anggiastri Hanantyasari yang disebut advokat Irman Putra Sidin dalam gugatan di MK sebagai keturunan Pakualaman?
“Saya nggak kenal dan nggak tahu nama itu,” ucap Penghageng Kawedanan Kasentanan Pakualaman KGPH Widjojokusumo yang dihubungi terpisah.

Menurut dia, ayahandanya Paku Alam (PA) VIII tidak memiliki cucu atau cicit dengan nama tersebut. “Nggak tahu kalau dari PA-PA sebelumnya,” ujar Widjojo.

Demikian pula dari dua kakaknya KPH Ambarkusumo dan KPH Anglingkusumo yang sama-sama dinobatkan sebagai Paku Alam IX. Mereka tak punya keturunan atau kerabat bernama Anggiastri. Ambarkusumo naik takhta pada 31 Mei 1999 dan Anglingkusumo dikukuhkan masyarakat Adikarto, Kulonprogo pada 15 April 2012.

Ambarkusumo wafat pada 21 November 2015. Kini takhtanya sebagai Paku Alam IX dilanjutkan anak sulungnya RM Wijoseno Hario Bimo sebagai Paku Alam X sejak 7 Januari 2016. Paku Alam X juga meneruskan posisi wakil gubernur DIJ. Dia dilantik Presiden Jokowi di Jakarta pada 25 Mei 2016. (kus/ila/ong)