SLEMAN – Akses publik bagi kaum disabilitas dianggap belum maksimal. Bahkan beberapa kantor kecamatan hingga pemerintahan desa belum memahami pentingnya akses disabilitas. Hl itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sleman Doddy Kaliri.

Diakuinya, di Sleman akses ideal baru di tingkat pemerintah kabupaten. Itu berdasarkan pengalaman pribadi dan penyandang disabilitas lainnya. Akses perkantoran di Pemkab Sleman sudah masuk kategori ideal.

“Beberapa sudah baik seperti akses jalan hingga toilet sudah mendukung. Sayangnya langkah ini belum diikuti oleh pemerintah kecamatan dan desa. Jadi masih ada kendala buat kami saat ingin mengurus administrasi diri,” ujarnya, kemarin (17/10).

Dia mengambil contoh di Kecamatan Mlati yang memiliki 550 warga disabilitas. Tentu dalam beberapa kesempatan warga juga harus datang ke kantor pemerintahan. Salah satunya untuk mengurus pendataan KTP. Nah, saat sampai di kecamatan penyandang tuna daksa kesulitan karena tak ada tangga khusus untuk kursi roda. Selain juga toilet yang belum ramah difabel.

“Untuk akses disabilitas sebetulnya tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum. Seharusnya jika berpegang pada UU ini akses bagi disabilitas wajib tersedia,” katanya.

Meski begitu, pihaknya memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan adanya Jaminan Kesehatan Khusus bagi kaum disabilitas dari pemerintah DIJ. Keuntungan dari Jamkesus adalah ketersediaan alat bantu bagi disabilitas sesuai kebutuhannya.

Doddy menilai langkah selanjutnya adalah pendataan. Pada level terendah ini masih ditemukan kendala. Sehingga belum merata bagi semua kaum disabilitas.

“Mungkin akan lebih efektif jika pemerintah desa di tingkat dukuh ikut mendata. Selain lebih efektif data yang diberikan juga lebih akurat. Data ini lalu diberikan kepada level pemerintahan di atasnya untuk diproses dalam Jamkesus,” ujar Ketua PPDI Kecamatan Mlati ini.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajun Setyaningastutie mendorong agar kaum disabilitas Jogjakarta terdata. Sesuai dengan Perda DIJ No 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Agar hak-hak kaum disabilitas terpenuhi. Sehingga ke depan tidak ada lagi kesenjangan dalam bidang pelayanan kesehatan. Termasuk penyediaan alat bantu dan penunjang kehidupan bagi kaum disabilitas.

“Untuk Jamkesus jika membutuhkan alat bantu akan diberikan. Ada yang langsun, adapula yang bertahap. Kaitannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga lebih pas dan optimal,” ujarnya.

Penguatan Partisipasi Penyandang Disabilitas, Tiga Kelurahan Jadi Percontohan
Sementara itu, tiga kelurahan di Kota Jogja dijadikan percontohan pelaksanaan pembangunan bidang sosial, khususnya untuk kalangan disabilitas yang merupakan kerja sama Pemkot Jogja dengan Handicap Internasional. Ketiga kelurahan tersebut adalah Cokrodiningratan, Baciro, dan Kadipaten.

Kerja sama tersebut bukan dalam bentuk pembangunan sarana fisik, tapi pada penguatan partisipasi penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran pemerintah.

Direktur Handicap Internasional Indonesia Stephanie Baux mengungkapkan, program ini bertujuan mengubah persepsi masyarakat tentang penyandang disabilitas dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. “Serta mendorong pemerintah untuk mendukung kebijakan yang memudahkan penyandang disabiltas dalam beraktivitas,” ujarnya di sela penandatangan MoU Advocating for Change (AFC) dengan Pemkot Jogja, kemarin (17/10).

Program AFC, jelasnya, untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan seperti warga lainnya. Penyandang disabilitas, lanjutnya, bukan lagi kelompok yang hanya mendapat belas kasihan, tapi juga berhak menyuarakan langsung kebutuhan mereka di ruang publik. Seperti dalam forum musyawarah rencangan pembangunan (Musrenbang).

“Melalui program ini kami mengajak semua pihak bersama-sama mendukung terciptanya akses dan kesempatan yang lebih baik untuk teman-temang penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Stephanie menambahkan, tanpa melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam perencanaan, hasil kebijakan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan. Stephanie mencontohkan, kurangnya pengadaan akses transportasi publik yang layak bagi penyandang disabilitas dan penyediaan kesempatan kerja yang setara, karena tidak melibatkan mereka.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kota Jogja jumlah penyandang disabilitas 2.166 orang. Aksesibilitas untuk mereka dirasa penting.

Project Manager AFC Singgih Purnomo mengatakan, ketiga kelurahan itu dipilih berdasarkan komunikasi bersama Pemkot Jogja. Pemilihan berdasarkan jumlah penyandang disabilitas di kelurahan dan potensi untuk berperan aktif di kehidupan sosial, serta pemerintah kelurahan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas tersebut. “Wali Kota Jogja juga yang menunjuk sendiri tiga kelurahan tersebut,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Tri Maryatun mengatakan, kerja sama dengan Handicap Internasional untuk mendukung Jogja sebagai kota inklusi, yang ditetapkan sejak 2013 lalu. Sebelumnya juga sudah ada empat kecamatan yang dijadikan lokasi percontohan, yaitu di Gondokusuman, Kotagede, Tegalrejo, dan Wirobrajan. (dwi/pra/ila/ong)