JOGJA- Suksesi gubernur dan wakil gubernur DIJ masih Oktober 2017 mendatang. Meski masih setahun lagi, aroma politik menuju suksesi telah menggeliat sedari sekarang.

Geliat itu bisa dilihat dari aksi beberapa abdi dalem Keraton Jogja, ditambah kerabat Kadipaten Pakualaman dan sejumlah aktivis perempuan di DIJ. Mereka bersama-sama menggugat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Total ada delapan orang pemohon. Mereka adalah RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto, keduanya abdi dalem Keraton Jogja, Anggiastri Hanantyasari keturunan Pakualaman, dan aktivis perempuan Masruha. Keempat pemohon ini tercatat sebagai warga DIJ.

Adapun empat pemohon lainnya merupakan aktivis perempuan. Yakni, Prof Dr Saparinah Sadli, Syamsi Ahmad, Nia Nurhasanah, dan Nia Sumaryani Widiantoro.

Dalam gugatannya mereka menyoal persyaratan gubernur dan wakil gubernur dijabat laki-laki. Terutama ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf m. Pasal tersebut mengatur kewajiban calon gubernur dan wakil gubernur DIJ menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata “istri” dianggap bermasalah. Mereka menilai aturan itu diskriminasi karena membatasi peluang perempuan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

“Seolah-olah calon gubernur dan wakil gubernur DIJ harus berjenis kelamin laki-laki dan tidak mungkin perempuan. Kalau calon gubernurnya perempuan, tidak memungkinkan dia memiliki istri karena dalam konstitusi tidak mengenal perkawinan sejenis, Yang Mulia, ” kata Irman Putra Sidin yang ditunjuk menjadi kuasa hukum pemohon di depan majelis hakim MK yang diketuai Arief Hidayat dengan anggota Anwar Usman dan Maria Farida Indrati.

Mengutip putusan MK, Irman menganggap telah terjadi kekuranglengkapan hukum akibat adanya ketentuan itu. “Kelihatannya sepele tapi secara signifikan merugikan dan memengaruhi hak konstitusional pemohon,” paparnya.

Gugatan RM Adwin Suryo Satrianto dkk itu telah dibacakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung MK pada Selasa (11/10). Gugatan teregister dalam perkara nomor 88/PUU-XIV/2016.(kus/yog/ong)