Digugatnya kembali UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ telah diketahui elemen-elemen propenetapan. Khususnya yang bernaung di bawah Jaringan Pengawal Keistimewaan DIJ (Jagawali) dan Koordinator Keistimewaan Jogjakarta Sejati (Kerisjati). Mereka terdiri dukuh, lurah, ulama, dan kelompok masyarakat lainnya.

“Bagi kami inilah gugatan yang sesungguhnya atas eksistensi keistimewaan DIJ. Kalau gugatan M. Sholeh dari Surabaya dulu jadi pintu masuk saja,” ujar Sekretaris Jagawali dan Kerisjati Adjie Bantjono kemarin (16/10).

Setelah MK memutuskan tidak dapat menerima gugatan M. Sholeh, advokat asal Surabaya pada Juli lalu, Adjie sudah mendengar akan muncul gugatan berikutnya. Gugatan itu merupakan bagian dari skenario besar untuk memisahkan posisi sultan dengan jabatan gubernur.

Gagasannya mengikuti konsep Pararadhya yang pernah ditawarkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa tahun lalu. Pemisahan itu membuat sultan tidak otomatis gubernur dan sultan tidak harus menjadi gubernur.

“Skenario besar itu sekarang terbukti dan sudah dijalankan di MK. Ini makin menguatkan dugaan gugatan M. Sholeh hanya menjadi pembuka jalan. Ujungnya nanti perempuan akan diberi peluang menjabat gubernur,” kata Adjie.

Pria yang tinggal di Jalan Sawojajar, Kecamatan Kraton, Kota Jogja ini mengaku telah menyimak gugatan Irman Putra Sidin. Diakui, batu uji yang digunakan untuk mengajukan gugatan berbeda dengan M. Sholeh.

Dalam gugatan terdahulu, Sholeh menyoal penetapan gubernur dan wakil gubernur yang dijabat Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam tanpa melalui pemilihan. Sebagai warga negara, Sholeh yang tinggal di Jawa Timur merasa tidak mendapatkan perlakuan hak yang sama mencalonkan diri sebagai gubernur.

Di tingkat pemeriksaan pendahuluan, MK tak dapat menerima gugatan Sholeh. Pertimbangannya legal standing atau kedudukan hukum Sholeh. Sebagai warga Jawa Timur, Sholeh dianggap tak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon. Dalam putusannya MK juga mensyaratkan kedudukan hukum pemohon harus memiliki keterkaitan dengan Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman.

Kini persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara nomor 42/PUU-XIV/2016 telah terpenuhi dengan adanya dua abdi dalem Keraton Jogja RM. Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto serta kerabat Pakualaman Anggiastri Hanantyasari mengajukan gugatan ke MK.

“Kami akan mengawal sidang MK ini. Bila perlu juga mengajukan gugatan sebagai pihak terkait. Konsolidasi tengah kami lakukan,” tegasnya. (kus/yog/ong)