JOGJA – Harga tanah di wilayah DIJ dan sekitarnya terus merangkak naik. Bahkan, tak ada lagi tanah seharga di bawah Rp 1 juta/meter persegi untuk kavling perumahan. Kondisi tersebut membuat para pengembang kelabakan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIJ Nur Andi Wijayanto mengungkapkan, harga tanah saat ini menjadi masalah krusial yang berdampak langsung pada perlambatan bisnis perumahan di DIJ. “Sangat jauh dengan NJOP (nilai jual obyek pajak). Ini membuat kami kesulitan melakukan penjualan. Agar rumah-rumah yang terbangun dalam jangkauan pembeli,” keluhnya kemarin (16/10).

Dicontohkan, di kawasan pinggiran Kota Jogja. Sudah sangat sulit mendapatkan tanah dengan harga Rp 1 juta/ meter persegi. Itu otomatis membuat harga rumah langsung melonjak.

Menurut Andi, harga tanah untuk perumahan rata-rata mencapai Rp 1,5 juta/meter persegi. Jika dikalikan dengan luas tanah 100 meter persegi, untuk tanah saja mencapai Rp 150 juta. Belum untuk bangunannya, sekitar Rp 5 juta/ meter persegi. “Untuk bangunan rumah tipe 36 pun bisa mencapai Rp 350 juta,” ungkapnya.

Kondisi itulah yang menyebabkan bisnis penjualan rumah dari pengembang anggota REI sepi pembeli. Bahkan, angka penjualan hingga kuartal kedua tahun ini masih jauh dari target. “Dari target 2.200 unit baru terjual 500 unit,” beber Andi.

Hal itu meleset dari perkiraan awal. Dari perhitungannya, Andi memprediksi kemungkinan terjadi pertumbuhan sejak awal 2016. Karena itu, dari pencapaian 1.950 unit terjual pada tahun lalu, target dinaikkan menjadi 2.200. “Apalagi, Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga (BI rate) tetap di level 6,75 persen,” katanya.

Menurut Andi, kondisi tersebut seharusnya semakin mempermudah masyarakat melakukan kredit pembelian rumah. Tapi, fakta di lapangan berkata lain. Masyarakat ternyata keberatan dengan suku bunga yang ditetapkan masing-masing bank, yang cenderung lebih tinggi dari BI rate. “Daya beli masyarakat justru semakin rendah,” ujar dia.

Melihat kondisi sekarang, kata Andi, sulit menekan harga tanah di DIJ agar tak mengalami lonjakan. Terlebih, DIJ telah menjadi idola investor luar daerah. Apalagi, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma para pendatang yang bermukim di wilayah DIJ. “Jika sebelumnya mahasiswa hanya kos, sekarang dibelikan rumah oleh orang tuanya. Sekalian untuk investasi,” jelasnya.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengakui, setiap tahun selalu ada kenaikan harga tanah. Karena itu, dia meminta para camat dan lurah segera mengusulkan kenaikan NJOP di wilayah mereka. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Setidaknya, untuk mendongkrak pendapatan pajak. “Dalam setahun biasanya Pemkot Jogja mendapatkan Rp 57 miliar hingga Rp 60 miliar dari PBB,” katanya.(eri/yog/ong)