JOGJA – Siapapun warga Kota Jogja, khususnya calon pemilih pemula diimbau segera melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebelum 15 Februari 2017. Itu jika mereka tak ingin kehilangan hak suara pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017. Tanggal tersebut merupakan hari H pencoblosan. Itu berlaku juga bagi remaja yang pada 15 Februari menginjak usia 17 tahun.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja Sisruwadi mengatakan, perekaman data identitas e-KTP merupakan hal terpenting demi menjamin keutuhan hak pilih dalam pilwali. Meskipun pada hari H bentuk fisik e-KTP belum tercetak, Dindukcapil akan membuat surat keterangan sebagai bukti perekaman data kependudukan. Surat tersebut memiliki kekuatan yang sama sebagai syarat penggunaan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Sisruwadi, jika belum melakukan perekaman data, nama warga tersebut tidak akan muncul dalam data potensial penduduk pemilih. Dia merinci, hingga kemarin masih ada sekitar 7.000 warga Kota Jogja yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Sisruwadi menengarai, warga yang belum merekam data karena masih memegang kartu tanda penduduk reguler, meninggal dunia, atau pindah kependudukan. Padahal, bukti fisik KTP konvensional (cetakan lama) sudah tak berlaku lagi.

“Maka segeralah melakukan perekaman. Karena bukti perekaman data menjadi syarat bagi warga untuk bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2017,” tuturnya kemarin (16/10).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14/2016, warga yang bisa menggunakan hak pilih harus sudah memiliki e-KTP atau bukti perekaman data kependudukan dalam bentuk surat keterangan dari Dindukcapil setempat.

Sisruwadi menegaskan, KTP lama harus diganti e-KTP. Perekaman data masih bisa dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa penggunaan e-KTP sebagai syarat mencoblos dalam pilkada merupakan tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan. Hal itu disampaikan Tjahjo dalam rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan 2016 di Hotel Inna Garuda, Kota Jogja, Rabu (11/10) malam.

Dikatakan, e-KTP sebagai satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan administrasi warga . Termasuk pelayanan publik dan pembangunan demokrasi. Tjahjo juga meminta masyarakat, terutama yang tahun depan akan menyelenggarakan pilkada serentak segera mengurus e-KTP. “Jangan salahkan pemerintah jika akhirnya warga tidak bisa memilih (karena belum merekam data e-KTP),” ingatnya. (pra/yog/ong)