SLEMAN – Upaya Pemkab Sleman menuju kabupaten layak anak bakal menemui banyak hambatan. Setidaknya, pemkab memiliki “PR” yang harus segera dituntaskan terkait penanganan kekerasan perempuan dan anak. Jika tidak, hal itu justru bisa menjadi batu sandungan di kemudian hari.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) mencatat
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sleman mencapai 539 kasus selama 2015. Data tersebut hanyalah yang dilaporkan ke BKBPMPP. “Jumlah kasus berpotensi lebih besar jika ditambah laporan yang masuk ke kepolisian,” jelas
Kepala BKBPMPP Sleman Nurul Hayah kemarin (13/10).

Dikatakan, tingginya angka kasus kekerasan tersebut akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu perlu ditingkatkan. Langkah terdekat adalah dengan edukasi kepada lingkungan dan orang terdekat. Juga membekali perempuan dan anak dengan edukasi tentang kekerasan. “Masalahnya, tidak semua korban mau melaporkan kekerasan yang dialami,” ucapnya.

Menurut Nurul, tingkat kekerasan perempuan dan anak di Sleman sulit diinventarisasi. Sebab, jenis kekerasannya sangat beragam. Mulai level terkecil, hingga kasus yang tereksploitasi. Hal itu dipicu rendahnya kesadaran seseorang untuk tidak bertingkah laku kasar.

“Bahkan, pelaku terkadang tidak sadar sedang melakukan tindak kekerasan pada perempuan dan anak,” tuturnya. Nurul mengklaim, sejauh ini lembaganya telah melakukan berbagai upaya antisipasi untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak. Salah satunya dengan membentuk
forum penanganan korban kekerasan di tingkat kecamatan.

Anggota forum bertugas mengawasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya harmonisasi rumah tangga. Warga dikenalkan tentang ragam kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Baik fisik maupun psikis. Termasuk bullying, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Warga diajarkan cara mencegah dan mengantisipasi terjadinya kekerasan. Forum ini juga mengajak korban bernani melapor kepada pihak berwajib.

“Kami kenalkan indikasi-indikasi tindakan kekerasan yang terjadi. Seperti perasaan tidak nyaman yang muncul karena kekerasan. Sehingga korban bisa membedakan mana taraf yang menyakiti dan tidak,” paparnya. (dwi/yog/mg2)