Warga Jogja dan Kulonprogo Diimbau Segera Melakukan Perekaman Data
JOGJA – Inilah pentingnya KTP elektronik (e-KTP). Khususnya bagi warga Kota Jogja dan Kulonprogo, yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Menyusul adanya kesepahaman bersama (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai syarat seseorang bisa menggunakan hak suaranya. Kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) menjadi syarat mutlak untuk bisa mencoblos dalam pelaksanaan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penggunaan e-KTP sebagai syarat mencoblos merupakan tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut mengatur e-KTP sebagai satu-satunya data kependudukan ynag digunakan untuk semua keperluan. Termasuk pelayanan publik dan pembangunan demokrasi. “Sekarang kami mempersiapkan agar penduduk wajib KTP sudah memiliki e-KTP,” jelasnya di sela pembukaan rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan 2016 di Hotel Inna Garuda, Rabu (11/10) malam.

Tjahjo merinci, dari sekitar 254 juta warga negara Indonesia sebanyak 183 juta di antaranya wajib ber-KTP. Namun, data per awal 2016 menunjukkan masih ada 22 juta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. “Tapi saat ini tinggal sembilan juta saja,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Tjahjo, perekaman e-KTP difokuskan di 101 daerah pelaksana pilkada serentak. Mulai Oktober 2016 hingga Januari 2017.

Untuk itu, Tjahjo mengimbau masyarakat yang akan menyelenggarakan pilkada segera mengurus e-KTP. Agar mereka tak kehilangan hak suara. “Jangan salahkan pemerintah jika akhirnya warga tidak bisa memilih,” tuturnya.

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menambahkan, saat ini warga yang belum memiliki e-KTP memang masih bisa menggunakan hak suara mereka.

Sebagaimana diketahui, saat pilkada serentak 2016 calon pemilih tetap bisa menggunakan hak suara meski hanya menunjukkan kartu keluarga (KK) di tempat pemungutan suara (TPS). Tapi, nantinya ketentuan itu tak berlaku lagi. Semua warga yang masuk dalam daftar pemilih (DPT) harus memiliki e-KTP. “KPU bisa menggunakan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP sebagai basis data pemilih,” jelasnya.

Juri menegaskan, syarat wajib-eKTP untuk memudahkan penyusunan DPT. Hal itu guna memastikan akurasi data. Sebab, DPT selalu menjadi faktor krusial dalam setiap pemilihan umum. “Jika ada masalah pasti ribut,” katanya.

Juri mengkritisi kebiasaan yang selama ini terjadi menjelang pilkada. Penyiapan daftar pemilih, termasuk pencocokan dan penelitian (coklit) baru dilaksanakan mepet pelaksanaan pemilu. Karena itu, melalui kerja sama dengan Kemendagri, Juri berharap coklit bisa dilakukan setiap tahun. “Sehingga jelang pemilu tinggal pematangan saja,” ungkapnya.(pra/yog/mg1)