SLEMAN – Ternyata masih banyak warga Sleman yang kurang peduli dengan kartu tanda penduduk (KTP). Padahal, KTP merupakan tanda identitas yang harus dibawa setiap orang dewasa kemanapun pergi. Fungsinya mirip dengan paspor ketika seseorang bepergian ke luar negeri.

Terbukti, tak kurang 45 orang terjaring operasi yustisi KTP yang dilakukan Satpol PP Sleman di Jalan Palagan Tentara Pelajar kemarin (13/10). Sebagian besar tidak membawa KTP dengan alasan lupa. Ada juga yang memang belum membuatnya. Apapun alasan mereka telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Para pelanggar disidang di tempat oleh hakim dari Pengadilan Negeri Sleman. Rata-rata pelanggar dikenai sanksi denda Rp 20 ribu-Rp 40 ribu. Tergantung tingkat kesalahan mereka.

Kasi Penegakan Perda Rusdi Rais mengatakan, membawa KTP bagi orang dewasa hukumnya wajib. Bahkan, dia mengkliam, KTP lebih penting dibanding surat izin mengemudi (SIM). ” Ini sebagai data diri yang tidak bisa digantikan oleh tanda pengenal lainnya,” ujar Rusdi di sela razia di Ruko Panggungsari, Sariharjo, Ngaglik.

Jumlah pelanggar sebenarnya lebih banyak dari data yang terdeteksi. Hanya, dalam razia kemarin Satpol PP hanya membawa 45 dokumen berita acara. Karena itulah, hanya jumlah tersebut yang diproses lebih lanjut.

Razia yang dijadwalkan selesai pukul 10.00 pun berakhir satu jam lebih cepat.

Rusdi menegaskan, tidak ada alasan bagi warga dewasa tak membawa KTP. Jika masih dalam proses kepengurusan, warga bisa meminta surat bukti.

“Surat bukti ini tercantum NIK, ini sudah cukup sebagai pengganti sementara jika memang belum jadi. Apalagi sekarang untuk e-KTP juga mudah untuk membuatnya,” tandasnya.

Camat Ngaglik Anggoro Aji Sunaryono mengakui masih ada warga yang belum merespons anjuran pemerintah untuk segera membuat KTP. Padahal, sosialisasi e-KTP sudah dilakukan sejak 2011. “Kesadaran untuk membuat e-KTP muncul saat Kementerian Dalam Negeri membatasi perekaman data hingga 30 September lalu. Hampir setiap harinya, kantor kecamatan tidak pernah sepi untuk perekaman,” paparnya.

Kondisi itulah yang membuat beberapa proses perekaman data tersendat. Karena server di kecamatan tersambung ke pusat.(dwi/yog/mg2)