Tindak Para Penambang Liar

JOGJA – Adanya penambangan liar golongan C di Cangkringan, Sleman belum tersentuh hukum. Polisi diminta untuk turun tangan menindak pelaku penambang pasir Merapi di tiga desa Umbulharjo, Kepuharjo, dan Glagahharjo, Sleman.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah dan DIJ Budi Masthuri menegaskan, penindakan penambangan liar menggunakan alat berat menjadi wewenang kepolisian. Hal tersebut bisa ditindak menggunakan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Selama ini kepolisian sudah banyak menindak pelaku penambang liar di Sleman. Berarti agar tidak kecolongan, polisi harus lebih banyak turun,” ujar Budi, kemarin (13/10).

Dia mengungkapkan, penambangan liar dengan menggunakan alat berat tak bisa ditoleransi. Sebab, mereka sudah mencari keuntungan dengan penambangan tersebut. “Memang harus rumit izinnya. Karena jika mudah, gunung pun bisa habis dengan iming-iming keuntungan,” katanya.

Penambangan liar menggunakan alat berat, lanjut Budi, sebenarnya tak hanya ada di kaki Gunung Merapi. Di sepanjang aliran Kali Progo telah banyak yang ditindak tegas. “Alat berat banyak yang disita kepolisian,” tandasnya.

Kepala Sub Direktorat III Ditreskrimsus Polda DIJ AKBP Bakti mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sudah menindaklanjuti dengan terjun ke lapangan terkait pemberitaan media akhir-akhir ini. Tapi, saat berada di sana, tak mendapati aktivitas penambangan.

“Dengan banyaknya media yang memberitakan, penambang akhirnya memilih berhenti,” ujarnya.

Dari catatan Polda DIJ, mereka selama ini sudah menindak pelaku tambang liar di DIJ. Pada Agustus silam, pihaknya sudah menindak puluhan penambang pasir liar di Turi, Sleman. “Berkas sudah lengkap dan dilimpahkan ke persidangan sebulan lalu,” jelasnya.

Di lain pihak, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ memastikan, untuk penambangan yang menggunakan alat berat akan langsung mereka berikan surat peringatan. Mereka juga berkoordinasi dengan Polda DIJ untuk penindakannya.

“Langsung kami berikan surat peringatan beserta dengan tindakan bersama kepolisian,” ujar Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas PUP-ESDM DIJ Edi Indrajaya.

Edi mengatakan, kewenangan pertambangan yang awalnya ada di kabupaten berpindah ke provinsi. Sesuai wewenang itu, pihaknya masih memberikan toleransi untuk penambangan rakyat. Asalkan tak menggunakan alat berat. (eri/ila/mg1)