Melihat Kesibukan Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Serentak 2017 (3)

Menjadi penyelenggara pemilu bukanlah perkara gampang, dibutuhkan dedikasi dan integritas tinggi agar semua regulasi bisa diterapkan secara tepat. Setidaknya hal itu yang dirasakan Ketua Komisi Pemilihan Umumum (KPU) Kabupaten Kulonprogo M. Isnaini.
HENDRI UTOMO, Kulonprogo

MELAKSANAKAN tahapan Pilkada Kulonprogo 2017 yang rigid sudah menjadi konsekuensi ketika seseorang diangkat dan ditetapkan sebagai anggota KPU. Totalitas mereka tak bisa ditawar lagi. Bahkan dengan risiko menduakan urusan keluarga.

“Alhamdulillah keluarga sudah paham seperti apa kerja saya di KPU. Sudah biasa berangkat pagi pulang malam, bahkan saat pendaftaran paslon kemarin saya harus memimpin pleno dini hari. Sudah menjadi konsekuensi,” ucapnya ditemui Senin (10/10) lalu.

Dia mengungkapkan, sudah banyak asam garam sebagai penyelenggara pemilu yang telah dirasakannya. Terlebih sebelum menjabat sebagai Ketua KPU Kulonprogo Periode 2013-2018, dia pernah menjadi komisioner KPU Kulonprogo Periode 2008-2013, dimana pilkada saat itu dihelat secara mandiri.

“Jadi saya sudah mengalami dua proses pilkada yang berbeda, kalau 2011 belum serentak sehingga beda-beda regulasinya. Pilkada Kulonprogo dengan Kota Jogja saja selisih waktu sekitar 3 bulan, meski di tahun yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, pilkada serentak lebih memudahkan, karena informasi atau sosialisasi semua bisa dilaksanakan secara serempak. Sehingga sesama penyelenggara bisa lebih mudah untuk sharing dan berdiskusi ketika ada permasalahan di lapangan.

“Kalau dulu (Pilkada 2011) benar-benar sendiri, kalau ada permasalahan ya kami selesaikan sendiri, jadi menurut saya pilkada serentak ini memudahkan,” ujarnya.

Dijelaskan, semua tahapan sudah ditentukan dari pusat secara rigid, KPU Kabupaten tinggal melaksanakannya. Pada Pilkada 2017, juga sudah ditunjuk Penjabat (Pj) Bupati saat petahana ingin maju lagi, itu juga memudahkan jika dibanding regulasi sebelumnya. Kala itu calon petahana boleh mencalonkan sampai masa baktinya selesai. “Tentu mudah kalau ada ada Pj Bupati. Netralitas PNS juga bisa lebih terjaga,” jelasnya.

Ditambahkan, sebagai penyelenggara pemilu dia menilai semua tahapan itu penting, kendati demikian memang ada beberapa tahapan yang harus disesuaikan. Seperti tahapan pendaftaran dan kampanye itu membutuhkan koordinasi intens dengan peserta.

Pilkada adalah bagian dari proses bernegara, sambungnya, sehingga pelaksanaannya harus ditata dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang menjunjung nilai demokrasi. “Kalau dibilang berat tidak, tetapi kalau dibilang ringan memang dibutuhkan kemauan dan komitmen,” ucapnya.

“Saya berharap Pilkada 2017 ini bisa berjalan lancar. Sebagai penyelenggara bisa memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya itu menjadi kepuasan tersendiri,” ungkapnya.

Disinggung karirnya di KPU, Isnaini mengaku tidak pernah punya cita-cita menjadi anggota KPU. Saat menjadi mahasiswa, dia sempat menjadi aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tidak hanya itu, dia juga pernah menjadi anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup kuat mengasah daya kritisnya.

“Hingga akhirnya menjadi bekal berharga saat bertugas di KPU. Setelah terjun kok ada yang pas, karena menjadi KPU itu harus memiliki integirtas, kemandirian, dan saya cocok dengan itu,” ujarnya. (ila/mg1/bersambung)