SLEMAN – Pakar Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Dr Eng Wahyu Wilopo ST MEng menyayangkan sikap pemerintah yang seolah bergeming atas kembali maraknya penambangan liar di wilayah lereng Gunung Merapi. Terutama di lahan pekarangan penduduk.

Wahyu mengingatkan, jika pemerintah tak segera bertindak tegas menertibkan penambangan liar dampaknya akan terasa hingga hilir. Sebab, seluruh wilayah Merapi merupakan kawasan konservasi air. Khususnya, wilayah Turi, Pakem, dan Cangkringan. “Daerah resapan air tidak boleh diusik. Eksploitasi secara besar-besaran akan mengganggu ekosistem alami di kawasan tersebut. Itu akan menggangu kebutuhan air wilayah kota,” paparnya kemarin (12/10).

Penambangan liar juga bisa menyebabkan berkurangnya cadangan air dan kerusakan lingkungan. Menurut Wahyu, dampak berkurangnya debit air tanah sudah mulai terasa saat ini. “Gejalanya air tanah di Kota Jogja makin menipis. Padahal, ketersediaan air tanah di kota bergantung kawasan Sleman,” lanjut kepala Laboratorium Pusat Geologi.

Belum lagi dampak empiris berupa banjir. Berkurangnya lapisan pasir yang mudah dilewati air menjadi penyebabnya. Tingkat infiltrasi berkurang dan menambah jumlah aliran permukaan. Dalam jangka panjang hal itu berpotensi menyebabkan banjir wilayah Kota Jogja dan Bantul.

Wahyu menduga, tren menambang karena permintaan pasir meningkat. Hanya, dalam praktiknya, dia melihat banyak penambangan kerap menyalahi aturan. Misalnya, menggunakan alat berat backhoe untuk mengeruk lahan resapan air yang seharusnya tak boleh dijamah.

Dalam kasus ini, Pemprov DIJ selaku institusi penerbit perizinan pertambangan justru seperti macan ompong. Sementara, Pemkab Sleman selaku pemilik wilayah tak bisa berbuat banyak karena tak punya legitimasi. Termasuk dalam urusan penindakan hukum.

Sebagaimana diketahui, beberapa izin yang harus dipenuhi penambang, di antaranya, izin prinsip di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Dispertan),
Lalu izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) di Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan izin distribusi ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PUP-ESDM) DIJ. Semua perizinan harus ditujukan kepada Pemprov DIJ. “Kami sebenarnya ingin menindak tegas semua aktivitas penambangan liar. Tapi secara regulasi kami tak berwenang,” keluh Kepala BLH Sleman Purwanto.

Mengingat semua kewenangan regulasi ada pada Pemprov DIJ, lanjut Purwanto, Pemkab Sleman hanya bisa melakukan upaya koordinasi. Dengan melaporkan setiap bentuk pelanggaran penambangan ke Pemprov DIJ. “Pengendaliannya, ya, hanya dengan perizinan dinas terkait. Harusnya selain UKL-UPL juga wajib amdal. Ini tercantum dalam UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelasnya. (dwi/yog/mg2)