KULONPROGO – Prosesi labuhan Pakualaman di Pantai Glagah, Temon diwarnai aksi protes penggarap Paku Alam Ground (PAG) kemarin. Pemrotes menilai kompensasi dari Pakualaman Rp 25 miliar terlalu kecil.

Penggarap PAG melakukan protes dengan berdiri di pinggir jalan yang dilalui peserta prosesi. Spanduk berisi ketidakpuasan mereka bentangkan.

Ketua Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) Sumantoyo mengatakan aksi tersebut dilakukan tanpa orasi. “Kami sudah lelah bicara, biar kerabat Puro Pakualaman melihat saja,” kata Sumantoyo.

Ada 25 spanduk yang dibentangkan. Aksi ini menjadi aksi pertama yang dilakukan penggarap PAG pasca pertemuan yang membahas kompensasi di Pemkab Kulonprogo.

Mereka juga berencana menemui anggota DPRD Kulonprogo untuk menyampaikan aspirasi. Pendapat penggarap PAG dan Puro Pakualaman masih berbeda.

“Ganti rugi Rp 702 miliar yang diterima Puro Pakualaman itu karena jerih payah kami. Sementara kompensasi hanya Rp14.900 per meter persegi,” ujar Sumantoyo.

Padahal kompensasi atas lahan PAG di Karangwuni, Wates Rp 75.000 per meter. Penggarap PAG di Karangwuni merelakan tanah PAG untuk tambang pasir besi selama 30 tahun.

Sumantoyo meminta kompensasi minimal Rp 150.000 per meter persegi. “Karena kami juga kehilangan lahan garapan untuk selamanya dengan adanya bandara,” katanya.

Sedikitnya ada 800 penggarap PAG yang mengolah lahan 167 hektare di empat desa terdampak bandara. Para penggarap ini terdiri dari peternak ayam, pelaku wisata, petani,dan petambak udang.

Abdi Dalem Puro Pakualaman Mas Priyo Sestro Dirjo mengatakan sudah mengetahui aksi tersebut. Menurutnya aksi tersebut tidak tepat dilaksanakan ketika digelar labuhan.

“Labuhan merupakan acara adat yang menjunjung tradisi. Aksi tersebut menggangu kesakralan. Tidak pas,” kata Priyo. (tom/iwa/mg2)