SLEMAN – Upaya konservasi lereng Merapi terganjal ulah nakal penambang liar. Kali ini aktivitas penambangan ilegal terlihat di kawasan Kecamatan Cangkringan, Sleman. Bukannya menambang di area yang ditentukan, penambangan justru dilakukan di daerah resapan air.

Aktivitas ini terpantau oleh Radar Jogja, kemarin (11/10), tepatnya di barat Sungai Opak, Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Tak tanggung-tanggung, penambangan illegal ini menggunakan alat berat. Terlihat pula tiga truk pasir yang tengah mengantre untuk diisi pasir.

“Sudah sebulan ini aktivitas penambangannya, truk pasir juga mondar-mandir di daerah situ. Padahal di atasnya banyak pohon perindangnya Biasanya tidak menambang di kawasan itu,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Warga ini menuturkan aktivitas illegal ini awalnya hanya di sekitar Desa Umbulharjo. Awalnya penambangan tak berizin hanya tersebar di dua titik. Lambat laun lokasi penambangan justru merembet ke Desa Kepuharjo.

Dari penuturan warga tersebut ada tiga lokasi penambangan. Masing-masing titik penambangan menggunakan backhoe untuk mengeruk. Sayangnya untuk pengelolaan, warga tersebut tidak mengetahui secara pasti.

Harga yang dijual untuk satu rit truk berisi pasir adalah Rp 600 ribu. Biaya ini masih terbagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan data yang terkumpul, dana atensi sebesar Rp 175 ribu, pemilik lahan Rp 150 ribu, dan sewa alat Rp 130 ribu.

“Setiap harinya untuk satu backhoe bisa 20 rit, padahal alat beratnya ada tujuh. Kalau dilihat luasnya lumayan karena bisa sampai 1,5 hektare. Tentang izin tidak tahu, karena tidak berani tanya, hanya saja lokasinya kok di daerah resapan,” kata warga lainnya.

Camat Cangkringan Edi Harmana mengamini adanya penambangan illegal. Tindakan tegas aparat ternyata belum membuat kapok. Dia telah mengetahui aktivitas ini sejak dua pekan lalu dari warganya.

Langkah awal sudah diambil dengan melapor ke Pemprov DIJ. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam aturannya, terkait pemindahan menggunakan alat berat harus ada izin. Di antaranya Izin Prinsip di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Dispertan), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Serta izin distribusi ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PUP-ESDM) DIJ.

“Kewenangan penambangan sekarang tidak lagi di kabupaten, tapi langsung provinsi. Saya juga dapat laporan dari Pemerintah Desa Umbulharjo tiga hari lalu. Bahkan mereka (Pemdes Umbulharjo) sudah memberikan peringatan, tapi tidak digubris,” jelasnya. (dwi/ila/mg2)

Sudah Beri Peringatan, tapi Tak Digubris