KULONPROGO – Bround breaking atau peletakan batu pertama New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon akan dilakukan November 2016. Proses awal pembangunan fisik itu bisa dilakukan setelah serah terima hasil ganti rugi antara Angkasa Pura (AP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ.

Hingga kemarin, pembayaran ganti rugi mencapai 48,7 atau 285 hektare dari keseluruhan lahan NYIA. “Dengan kemajuan ini, ground breaking diperkirakan bisa dilakukan November mendatang,” kata Project Manager Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono kemarin.

Berdasarkan pencairan ganti rugi hingga 6 Oktober 2016, AP telah melakukan pembayaran Rp 2 triliun di lima desa terdampak. Rencana awal pembayaran seharusnya mencapai Rp 2,4 triliun.

“Deviasi pembayaran tersebut karena sejumlah warga yang belum hadir meski telah diundang. Selain itu masih ada warga yang belum bisa melengkapi data-data guna mengalihkan kepemilikan lahan,” kata Sujiastono.

Kendati jadwal pembayaran sudah selesai pekan lalu, pencairan di Glagah 2 akan dilanjutkan untuk warga yang belum datang. “Desa Jangkaran akan menjadi desa terakhir penerima ganti rugi Rabu (12/10) mendatang,” kata Sujiastono.

Pencairan ganti rugi tersebut belum mencakup Paku Alam Ground (PAG), petambak udang dan warga yang mengajukan perubahan nilai ganti rugi. “Sedangkan untuk ganti rugi lahan yang ahli warisnya berbeda sikap diputuskan tetap diberi dengan cara konsinyasi,” kata Sujiastono.

Ahli waris yang tak sepakat dianggap merupakan urusan keluarga masing-masing. Penyelesaiannya menjadi tanggung jawab keluarga. Jika dana tetap dicairkan, hal tersebut tidak sesuai ketentuan.

“Proses pencairan akan dilakukan kembali untuk sejumlah warga yang masih bermasalah tersebut. Namun, jadwalnya belum bisa dipastikan,” ujar Sujiastono.

Sebelumnya, Kepala Desa Glagah Agus Parmono menyayangkan sistem konsinyasi. Sistem tersebut dialami warganya yang mendukung bandara namun memiliki perbedaan sikap dengan saudaranya sesama ahli waris yang menolak bandara.

Namun untuk pencairan ganti rugi tanpa konsinyasi hanya dapat dilakukan jika seluruh ahli waris menandatangani berkas. Sementara ahli waris penolak bandara masih enggan menerima keputusan itu.

Seharusnya pemerintah memudahkan warga tersebut karena sudah bersedia mendukung bandara. “Apalagi warga tersebut berkonflik dengan kerabatnya sendiri akibat bandara ini,” kata Agus. (tom/iwa/mg2)