PURWOREJO – Tiga isu hangat di Kabupaten Purworejo menjadi sorotan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purworejo. Ingin menanyakan dan menyampaikan beberapa hal terkait isu itu, mereka mendatangi Kantor DPRD setempat kemarin (10/10).

Sebelumnya mahasiswa longmarch dari Sekretariat PC PMII Jalan Kartini Sindurjan menuju Masjid Agung, kemudian berhenti di Tugu perempatan Kantor Pos setelah melewati depan rumah dinas bupati. Di lokasi ini mahasiswa berorasi kemudian melanjutkan menuju gedung DPRD Purworejo.

Ketua PC PMII Purworejo Musthofa Mansur bersama 40 anggotanya bisa menemui langsung pimpinan DPRD dan menyampaikan aspirasinya. Ada tiga poin tuntutan yang diajukan, yakni meminta DPRD agar menunda pembelian mobil dinas karena kebijakan dinilai tidak prorakyat.

“Kami minta DPRD tidak mengangarkan pembelian mobil dinas di APBD Perubahan yang saat ini sedang dibahas, karena kondisi APBD kita sedang tidak sehat,” kata Mansur.

Hal lain yang disampaikan adalah seringnya anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Tindakan ini dinilai hanya menghamburkan anggaran dan tidak membawa perubahan di Kabupaten Purworejo yang bisa dirasakan oleh rakyat.

“Kunker hanya menghamburkan uang dan menjadi ajang anggota DPRD menambah penghasilan saja. Hal ini menjadi indikator buruknya kinerja para wakil rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan itu para demonstran juga menuntut dewan memberikan koreksi dan perhatian khusus terhadap proses pengakhiran kerja sama antara Pemkab Purworejo dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Pasalnya, pengakhiran kerja sama itu disinyalir menyebabkan terjadinya kerugian negara karena kewajiban asuransi tidak dibayarkan.

Pimpinan DPRD Yophi Prabowo kepada awak media menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya secara langsung ke dewan. Dikatakan, proses pembahasan penganggaran ada tahapan-tahapannya, ada mekanismenya. Sehingga tidak bisa serta merta dianggarkan secara mendadak.

“Termasuk kondisi mobil dinas bupati, wakil dan pimpinan DPRD sudah tahun lama. Itu menjadi dasar untuk menganggarkan pembelian mobil dinas di RAPBD,” kata Yophi.

Soal kunker yang dilakukan anggota DPRD ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan asal-asalan. Kunker memiliki dasar hukum sebagai bagian untuk mempelajari perkembangan peraturan daerah.

Muh Dahlan SE saat merespons Pasar Baledono mengatakan, pemkab sudah konsultasi kepada sejumlah pihak. Ia memastikan bahwa langkah itu sudah benar dan tidak akan ada permasalahan di kemudian hari. (udi/laz/mg2)