Promosi Berjalan Sendiri-Sendiri

JOGJA – DIJ merupakan destinasi favorit kedua setelah Bali. Dari sisi kunjungan wisata juga dinilai lebih baik. Hanya, pengelolaannya masih dianggap parsial. Terkesan masih sendiri-sendiri dalam mengembangkan potensi wisata.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIJ Sudiyanto mengatakan, harus ada pendampingan yang kongkret dari pemerintah dalam mengelola pariwisata. Selama ini, pengelolaan pariwisata terkesan hanya parsial. “Penyelenggara wisata hanya didorong sampai mendatangkan wisatawan saja,” sindirnya.

Menurutnya, pemerintah belum fokus pada sisi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan. Pengelolaan bagaimana wisatawan merasa betah berwisata di DIJ belum digarap serius oleh pemerintah.

“Wisatawan yang berkunjung ke DIJ ini lebih banyak karena promosi swasta. Masyarakat wisata di DIJ memang terkesan lebih mandiri. Mereka sering berjalan sendiri-sendiri,” katanya, akhir pekan kemarin.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Aris Riyanta mengaku, untuk menggeser orientasi wisatawan dari kuantitas ke kualitas memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Hanya, dari sisi destinasi wisata saat ini di DIJ berkembang pesat. Hampir merata di semua daerah, dan digerakkan oleh masyarakat setempat.

“Secara geografis, DIJ mudah diakses wisatawan. Letaknya di tengah Pulau Jawa membuat wisatawan dari Jawa Timur dan Jawa Barat lebih dekat. Begitu pula wisatawan dari luar Jawa. Saat ini muncul anggapan tidak ke (Pulau) Jawa jika belum ke DIJ,” tandasnya.

Hal itu berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data statistik kepariwistaan DIJ, tahun lalu wisatawan nusantara mencapai 3,8 juta pengunjung. Sedangkan dari luar negeri 308 ribu, paling banyak wisatawan dari Belanda, Jepang, Malaysia, disusul Perancis, Amerika Serikat, dan Singapura.

Disamping itu, juga berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari Timur Tengah. Sayangnya, Pemprov DIJ tak masuk sebagai salah satu provinsi rekomendasi wisata halal dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan untuk destinasi dan penyelenggara pariwisata halal tak ada yang mampir ke DIJ. Padahal, wisatawan muslim dari Timur Tengah selama ini dikenal cukup royal membelanjakan uangnya.

Tak adanya nama DIJ ini mendorong pelaku pariwisata untuk berbenah. Salah satunya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). “Ini tentunya menjadi pelecut dalam meningkatkan layanan bagi wisatawan muslim. Baik itu dari sisi kualitas maupun jaminan,” tandas Ketua PHRI DIJ Istidjab M. Danunegoro, akhir pekan lalu.

Menurutnya, adanya salah satu hotel di Bali yang mendapatkan penghargaan jaminan halal menjadi bukti, bahwa peluang hotel dan restoran di DIJ bisa melakukan hal serupa cukup besar. “Mendorong pengelola hotel dan restoran untuk memperhatikan kualitas halalnya. Jadi semua (tempat) berpeluang,” tandasnya.

Seperti diketahui, tahun ini Menteri Pariwisata Arief Yahya melakukan gebrakan dengan menetapkan tiga provinsi yang terjamin halal. Ketiga provinsi tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.

Selain itu, Kemenpar juga membuat nominasi penghargaan, pertama untuk Kategori Destinasi Budaya Ramah Wisata Muslim Terbaik, pemenangnya NAD. Kategori Destinasi Wisata Halal Terbaik, pemenangnya Sumatera Barat. Kategori Hotel Keluarga Ramah Wisatawan Muslim Terbaik pemenangnya The Radhana Kuta, Bali. Resort Pantai Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, pemenangnya Novotel Lombok Resort and Villas, Lombok Tengah, NTB. Terakhir, Operator Haji dan Umroh Terbaik, pemenangnya ESQ Tours Travel Jakarta.

Topang Pariwisata, Jogja Tetapkan Enam Produk Unggulan

Tahun ini Pemkot Jogja menetapkan enam produk unggulan daerah yaitu batik, bakpia, kerajinan, kulit, alumunium, dan perak. Tak ayal, pelaku industri yang bergerak di bidang tersebut akan lebih diperhatikan oleh pemkot.

“Setelah ditetapkan sebagai produk unggulan daerah, tentunya pemerintah memiliki komitmen untuk fokus membesarkan produk unggulan ini,” ujar Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja Sugeng Darmanto, kemarin (9/10).

Sugeng mengungkapkan, sebagian besar pelaku industri yang menggarap merupakan mikro dan kecil. Total pelaku industri mikro kecil dan menengah di Kota Jogja tercatat sekitar 7.000 orang, namun Disperindagkoptan Jogja belum memilahnya dalam kategori pelaku yang bergerak di bidang produk unggulan daerah.

Menurutnya, sebagian besar pelaku industri mikro dan kecil yang bergerak di bidang produk unggulan daerah masih mengalami kendala klasik. Seperti kesulitan pemasaran serta kemampuan untuk berkompetisi dengan produk dari daerah lain.

Salah satu yang diarahkan adalah untuk mendapatkan sertifikasi bintang empat kepada pelaku industri dari pemerintah pusat. Saat ini sudah ada satu pelaku industri batik di Kota Jogja yang memperoleh sertifikasi bintang empat yaitu Batik Winotosastro. Selain batik, industri perak yang terkenal sebagai produk unggulan dari Kotagede Jogja pernah memasuki era kejayaan. Kondisinya saat ini mengalami kesulitan bahan batu, penurunan pasar perak, dan adanya pajak ganda bahan baku. “Jumlah perajin perak juga hampir sama dengan jumlah pedagang perak,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri mengatakan, pelaku industri kecil dan menengah masih mengalami kendala dari sisi perpajakan. Jika pajak pertambahan nilai (PPn) 10 persen diakumulasikan dengan harga jual produksi, maka dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing di pasaran. “Kami ingin nantinya KPP Pratama bisa fleksibel dalam melihat kondisi ini,” jelasnya. (eri/pra/ila/mg1)