JOGJA – Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui sistem 1 virtual account (VA) mulai menunjukan efektifitasnya. Selain efektif mendorong kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta, efisiensi dan kemanfaatannya bisa didapat para peserta.

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hububgan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, lewat 1 VA untuk keluarga, yang tadinya tagihan untuk satu keluarga berbeda-beda, mulai 1 September 2016 lalu sudah terintergerasi melalui sistem. “Tagihan bisa dibayar oleh satu virtual account anggota keluarga. Misalnya satu keluarga ada tiga orang, tagihannya bisa dibayar bapak atau anggota keluarga lainnya,”ujarnya saat media gathering BPJS Kesehatan Tahun 2016, Jumat (7/10).

Sistem tagihan iuran VA keluarga adalah tagihan iuran yang bersifat kolektif untuk seluruh anggota keluarga. Atau menggabungkan masing-masing tagihan peserta sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK). Selain itu yang sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga.

Sehingga, dengan satu virtual account sudah mencakup seluruh keluarga. “Sistem ini mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran iuran, dan otomatis iuran anggota lainnya juga terbayar,”ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jogjakarta Sri Mugirahayu mengatakan, sistem 1 VA sudah disosialisasikan. Dengan sistem 1 VA masyarakat bisa lebih efisien. Jika awalnya satu keluarga terdiri dari lima jiwa, untuk pembayaran administrasi yang di keluarga yakni Rp 2.500 dikali lima jiwa, sekarang lebih efisien dengan sistem 1 VA. “Dengan satu virtual account keluarga hanya cukup membayar Rp 2.500 sudah untuk lima jiwa,”ujarnya.

Tidak hanya itu, dengan sistem 1 VA juga mendorong tingkat kepatuhan pembayaran iuran. Terutama pada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau lebih dikenal sebagai peserta mandiri. Di tahun 2015 tingkat kepatuhan masih dibawah 50 persen, sedangkan tahin 2016 ini sudah jalan ke arah 70 persen. “Di DIJ tingkat kepatuhan cukup baik. Untuk kategori pekerja penerima upah (PPU) tingkat kepatuhannya 100 persen,”ujarnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sleman dan Kulonprogo Janoe Tegoeh Prasetijo menambahkan, tingkat kepatuhan pembayaran juga terdorong dengan pemberlakuan denda per 1 Juli sesuai Perpres No.19 tahun 2016. “Kalau peserta sakit, mau nggak mau harus mengaktifkan kepesertaan dengan membayar iurannya dulu. Kalau tidak ada denda orang bisa santai-santai saja,”ujarnya.(dya/din/mg2)