JOGJA – Keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) yang tidak mampu terserap secara maksimal menuai kritik. DPRD DIJ pun mendorong alokasi Danais tak terbatas untuk seremonial dan fisik semata. Pembangunan karakter masyarakat yang berbudaya dinilai dewan lebih penting.

“Selama tiga tahun terakhir ada sisa Danais hampir Rp 200 miliar. Itu nilai yang besar dan signifikan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Eko Suwanto kemarin (8/10).

Eko menjelaskan, alokasi Danais saat ini hanya terpaku pada kegiatan seremonial dan fisik. Hal itu yang membuat belanja Danais selalu sisa. “Ya pasti sisa karena harga di perencanaan dengan di lapangan ada selisih,” tandasnya.

‎Rekan Eko, Sadar Narimo mengutarakan, tiga raperdais lain harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi diakui memang tidak mudah untuk merumuskan urusan pertanahan, tata ruang dan kebudayaan tertuang dalam Perdais.

Pengalaman selama periode 2009-2014 menjabat ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD DIJ tak mampu selesai. “Sehingga ketika itu yang kami selesaikan mana yang bisa diselesaikan dulu,” katanya.

‎Politikus PAN ini menaruh harapan dengan terbentuknya Parampara Praja. Maka tiga Raperdais yang saat ini sudah di tangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), segera terbahas. “Ada harapan dan semangat baru, di struktur Parampara Praja ada Pak Profesor (Mahfud MD),” katanya.

Sadar juga menyampaikan usulan dalam perencanaan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) nantinya juga terkait regulasi dalam Perdais tentang Kebudayaan. Danais selama empat tahun ini banyak tersedot untuk kegiatan fisik dan seremonial.

Ke depan, hendaknya ada keberpihakan Danais untuk belanja modal pendidikan karakter. “Maksud saya adanya proporsi anggaran danais untuk membangun nilai-nilai mentalitas, karakter masyarakat yang berbudaya,” katanya.

Ketua Parampara Praja Mahfud MD menjelaskan, saat ini Parampara Praja akan fokus menggarap tiga Raperdais tersebut. Namun untuk target penyelesaiannya belum bisa dipastikan karena perlu pendalaman pembahasan.

“Kami semakin mengetahui dan mendapatkan peta kekayaan persoalan (terhadap tiga Raperdais itu) yang‎ perlu digarap. Memang dibutuhkan kepastian hukum (Perdais) agar menjadi mantab, terarah, tidak meragukan ke mana arah keistimewaan,” ujarnya. (eri/laz/mg2)