JOGJA – Lowongan pekerjaan di dunia kapal pesiar internasionala masih terbuka lebar. Hanya, peluang tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Sebagai bukti, sejumlah intansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijin bagi tenaga kerja kapal pesir belum memberikan layanan yang maksimal keepada calon tenaga kerja kapal pesiar.

“Dukungan pemerintah terhadap calon tenaga kerja kapal pesiar masih kurang. Padahal, dukungan tersebut sangat penting terutama terkait kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh para tenaga kerja kapal pesiar,” kata Direktur LPK Sun Marino Indonesia, Ariyanto saat pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) di Hotel Tembok Watu, Sendowo, Jogja, Selasa (4/10).

Selain dukungan layanan dokumen, pemerintah diminta memberikan stimulan bagi para calon tenaga kerja kapal pesiar. Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk bekerja di kapal pesiar tidak lah murah. “Ketika mereka bekerja, devisa yang dihasilkan tenaga kerja kapal pesiar sangat banyak dan ini tentu akan menguntungkan Indonesia. Pada 2016 ini lowongan pekerjaan di kapal pesiar mencapai 16 orang,” jelas Ariyanto.

Menurutnya, alumni LPK Sun Marino yang telah bekerja di kapal pesiar dan pulang ke kampung halaman biasanya tak langsung menghabiskan uangnya untuk keperluan konsumtif. Sebalinya, sebagian besar gajinya digunakan untuk investasi atau mendirikan usaha.

“Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka langsung mendirikan usaha ketika pulang kampung. Setelah usahanya jadi, mereka akan kembali berlayar. Jadi, uang hasil kerja di kapal pesiar ikut membangkitkan roda ekonomi di tanah air,” terangnya. (ama/hes)