KULONPROGO – Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Hasto Wardoyo-Sutedjo dan Zuhadmono Ashari-BRAy Iriani Pramastuti menjalani tes kesehatan di RSUD Wates, kemarin (3/10). Tes kesehatan ini bersifat final, artinya tidak ada lagi second opinion dari dokter lain atau institusi lain.

Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaini mengatakan, syarat menjadi bupati dan wakil bupati yakni mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika. Untuk membuktikan itu, dibutuhkan surat keterangan dokter.

“Karena di Kulonprogo sempat ada perpanjangan pendaftaran, maka jadwal pelaksanaan tes kesehatan mengalami perubahan. Jika awalnya dijadwalkan awal pekan lalu, akhirnya baru bisa dilaksanakan Senin (3/10) dan Selasa (4/10),” ungkapnya, kemarin.

Untuk dokter, KPU Kulonprogo menunjuk RSUD Wates atas rekomendasi IDI, kemudian rumah sakit membentuk tim kesehatan dari IDI, HIPMSI, dan BNN. Dijelaskan, setelah pemeriksaan dilakukan, tim kesehatan mengeluarkan surat keterangan yang dijadikan bahan verifikasi berkas syarat calon. Adapun syarat calon sampai penetapan masih ada masa perbaikan. Setelah semua clear, KPU baru akan melakukan penetapan paslon yang dijadwalkan Senin (24/10).

“Setelah ditetapkan pasangan calon akan dilanjutkan pengundian nomor urut, Selasa (25/10),” jelasnya.

Pantauan Radar Jogja, secara umum proses pemeriksaan kesehatan hari pertama Senin (3/10) berjalan lancar. Masing-masing paslon tiba di RSUD Wates pukul 07.30, tes kesehatan dimulai pukul 08.00. Hari pertama semua paslon diambil sampel darah, urine dan rambut untuk cek narkoba. Selasa (4/10) diagendakan pemeriksaan THT, mata dan psikologi.

Ada perbedaan untuk calon laki-laki dan perempuan dalam tes kesehatan ini. Yakni untuk calon perempuan ada tambahan pemeriksaan kandungan di Poli Kandungan. Yang lainnya sama seperti calon laki-laki, yakni harus melalui pemeriksaan di Poli Mata, Poli Gigi, Poli Jantung, dan THT.

Sementara itu, dalam pelaksanaan tes kesehatan hari pertama (3/10), BRAy Iriani Pramastuti sempat terlambat datang dari jadwal yang ditentukan. Namun hal itu tidak berpengaruh dalam proses pemeriksaan.

Direktur RSUD Wates dr Lies Indriyati menyatakan, pemeriksaan tahun ini beda dengan pilkada sebelumnya. “Kalau dulu semua diserahkan RSUD Wates dan pemeriksaan dilakukan teman-teman dokter di sini, tapi saat ini juga melibatkan HIPMSI dan BNN,” katanya.

Calon Bupati Hasto Wardoyo mengungkapkan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hari pertama berjalan normatif, meliputi pengambilan sampel darah, urine dan rambut. Selain itu juga diwawancarai terkait narkoba. “Pertanyaannya juga normatif, pernah mengonsumsi alkohol dan narkoba atau tidak, ya saya jawab tidak pernah,” ungkapnya.

Disinggung pemeriksaan rambut yang harus dikirim ke Jakarta, Hasto mengaku setuju saja. Menurutnya, narkoba memang memiliki sifat residual, artinya resistensi di tubuh manusia, bisa bertahan lama dan itu bisa di cek melalui rambut. “Kalau cek urine kan hanya 24 jam, jadi saya setuju saja,” ujar Hasto yang juga berprofesi sebagai seorang dokter ini.

Calon lain, Zuhadmono mengucapkan hal senada, di hari pertama dia mengaku menjalani proses dengan lancar. “Kami akan ikuti apa yang sudah ditentukan KPU dan tim kesehatan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kulonprogo Tamyus Richman mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengawasan proses pemeriksaan kesehatan dari awal sampai akhir. Kendati ada batasan-batan dari sisi medis yang tidak bisa dilanggar, sehingga tidak bisa memantau semua proses pemeriksaan dokter. Namun sebelumnya, tim kesehatan juga sudah diberi imbauan agar semua paslon diperlakukan sama. Hal itu dinilai penting untuk menjaga netralitas.

“Kami awasi semua proses pemeriksaan kesehatan paslon, semua tahapan kami ikuti khususnya yang ada di RSUD Wates,” ucapnya.

Disinggung pengiriman sampel rambut ke Jakarta, lanjut Tamyus, pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada BNN apapun hasilnya. Sebab tidak bisa melakukan pengawalan sampai ke Jakarta. “Kalau kami sebetulnya berharap KPU bisa melakukan pengawalan sampai Jakarta, karena jika nanti ada yang tidak lolos itu juga berpotensi permasalahan. Biodata tim kesehatan juga kami minta. Untuk memastikan betul sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak,” lanjutnya. (tom/ila/ong)