GUNUNGKIDUL – Anggota kelompok budidaya ikan (pokdakan) di Gunungkidul resah. Ingin tertib administrasi, namun justru ditarik pajak. Padahal mereka masuk dalam kriteria kelompok yang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Keluhan anggota Pokdakan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul, Agus Priyanto belum lama ini. Menurut Agus sejauh ini baru ada dua kelompok yang wadul.

“Saya tidak enak dengan mereka (pokdakan). Waktu itu saya sampaikan asal tertib administrasi tidak kena pajak, namun ternyata tetap dipungut pajak juga,” kata Agus Priyanto.

Dijelaskan, pokdakan di wilayahnya berjumlah sekitar 370, tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Kelompok usaha bersama ini, dibentuk agar fungsinya pemberdayaan masyarakat agar ekonomi meningkat dapat terwujud.

“Jadi bukan usaha perorangan kenapa ditarik pajak? Kami juga tahu, besaran omzet kurang dari Rp 4 juta,” terang Agus.

Kurang dari Rp 4 juta. Artinya, anggota pokdakan tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak. Meski demikian, mereka tetap berkewajiban melaporkan aktivitas usaha untuk mengetahui perkembangannya.

“Nah, waktu itu kan, ada aturan penerima bantuan harus berbadan hukum. Saya sarankan mereka untuk berkomunikasi dengan kantor pajak,” ujar Agus.

Salah satu persyaratan membentuk badan hukum adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ketua kelompok. Nah, dari informasi yang diperoleh dari anggota pokdakan, pada saat melaporkan administrasi ternyata dikenai pajak sebesar 1 persen.

“Saya juga bingung, itu penarikan pajak apa?” Tanya Agus.

Karena ada keluhan, Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul tersebut menyarankan agar kelompok usaha bersama tidak perlu mengurus persyaratan kelompok berbadan hukum.

“Kami juga meminta agar beban pajak terhadap pokdakan dihapus KPP Pratama,” pinta Agus.

Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Gunungkidul, Taufik mengatakan, pajak yang ditarik kepada kelompok usaha bersama itu adalah Pajak Penghasilan (PPH) dengan PP 46 tarif sebesar 1 persen.

“Dan bisa melakukan penghapusan NPWP melalui surat permohonan. Nanti terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan,” kata Taufik. (gun/iwa/ong)