KULONPROGO – Pemilihan bupati (Pilbup) Kulonprogo 2017 cukup rawan pelanggaran, khususnya terkait ketidaknetralan Aparat Sipil Negara (ASN). Sebab, salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati merupakan petahana.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIJ Bagus Sarwono saat sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ormas yang dilaksanakan Panwalu Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab.

“Kenapa tingkat kerawananannya tinggi, karena tentu ada nafsu sebagian birokrat atau pejabat yang ingin mencari atau melanggengkan kedudukannya,” katanya.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kulonprogo, lanjutnya, harus mengambil langkah antisipatif baik melalui imbauan di forum-forum maupun dengan surat. Itu agar ASN dan birokrat benar-benar bisa menjaga netralitasnya.

“Program-program atau kegiatan jangan sampai dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu paslon, biasanya untuk paslon petahana,” lanjutnya.

Dijelaskan, langkah lain yang dilakukan yakni bekerja sama dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat. Seperti Ombudsman, Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemendagri, dan Kementerian PANRB. “Harus ada kesamaan komitmen, harus ada sanksi tegas bagi ASN di daerah yang tidak netral,” ungkap Bagus.

Dengan begitu, tidak hanya Panwaslu atau Ombudsman saja yang mengawasi. Namun dari pusat Komisi ASN, BKN, Kemendagri serta Kementerian PANRB juga ikut bertanggung jawab dengan menyiapkan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Ditambahkan, selain netralitas ASN, pelanggaran lain yang cukup rawan terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni money politics (politik uang). Potensi pelanggaran ini bisa dilakukan paslon manapun, tidak hanya petahana. “Warga akan menjadi sasaran empuk praktik politik uang,” tandasnya.

Bagus menegaskan, masyarakat diharapkan ikut harus aktif berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Bawaslu dan Panwas juga telah membentuk relawan pengawas dari masyarakat.

“Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan, pelanggaran politik uang bisa diancam dengan sanksi pidana. Tidak hanya yang menerima, tim kampanye resmi maupun tidak yang menyuruh juga bisa kena,” tegasnya.

Ketua Panwas Kulonprogo Tamyus Rochman menambahkan, pihaknya sejauh ini terus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas melalui relawan dengan membuat grup Whatsapps. Itu dilakukan untuk mempermudah komunikasi, selain itu juga menyebar brosur ke warga.

“Pelanggaran bisa jadi karena memang tidak tahu aturannya, jadi sosialisasi kami lakukan sebagai langkah pencegahan,” tambahnya. (tom/ila/mg2)