KULONPROGO – Puro Pakualaman akhirnya memberi kepastian kompensasi bagi warga penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang terdampak pembangunan NYIA. Puro Pakualaman mengalokasikan dana Rp 25 miliar untuk penggarap PAG dan akan dibagikan melalui kepala desa.

Keputusan itu terkuak dalam pertemuan penggarap lahan PAG dan Kadipaten Puro Pakualaman difasilitasi pemkab Kulonprogo di Kantor Setda Kulonprogo, kemarin (29/9). Pertemuan dipimpin Pj Bupati Kulonprogo Budi Antono dihadiri Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP).

Hadir juga empat kepala desa, Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi, dan Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Pakualaman Kanjeng Pengeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro. “Kami akan memberikan kompensasi, tapi agar tidak dikaitkan dengan urusan tanah, istilahnya ini sepenuhnya dari kantong pribadi,” kata Suryo.

Kompensasi bisa diartikan pemberian Puro Pakualaman kepada 800 penggarap yang takut kehilangan mata pencahariannya. Nominal yang diberikan terlepas dari tuntutan per meter persegi yang dilontarkan penggarap. Pembagian kompensasi diserahkan kepada kepala desa terkait, dengan alasan pihak Puro Pakualaman tidak tahu secara detail mengenai kondisi para penggarap tersebut.

“Selain itu personel Puro Pakualaman terbatas dan menyulitkan jika melakukan pembagian langsung,” katanya.

Uang yang merupakan niat baik Puro Pakualaman, sementara pihaknya juga baru akan menerima ganti rugi sebesar Rp 702 miliar setelah ganti rugi warga diberikan. Adapun, kompensasi kepada penggarap akan diberikan setelah dana ganti rugi PAG diterima. “Kami berharap ada komunikasi lebih lanjut guna menentukan waktu penyerahan dana,” lanjutnya.

Ketua FKPLP Sumantoyo kecewa dengan jumlah kompensasi tersebut. Menurutnya, dengan nominal tersebut kompensasi yang diberikan hanya sebesar Rp 15.000 per meter persegi dengan total luas 160 hektare. “Padahal tuntutan kami Rp 150.000 per meter, ke mana nol yang satu lagi?” Tanya Sumantoyo.

Dia menyatakan, Puro Pakualaman seharusnya bisa mempertimbangkan keberadaan penggarap yang telah menaikkan harga tanah sehingga bisa mendapatkan ganti rugi ratusan miliar. Terlebih Pemkab Kulonprogo sebelumnya juga pernah menjanjikan penggarap PAG bisa mendapatkan kompensasi lebih tinggi dari lahan yang digunakan untuk pasir besi di Karangwuni, Wates.

“Penggarap pasir besi di Karangwuni saja mendapat Rp 75.000 per meter, ini sangat jomplang,” katanya. (tom/iwa/mg2)