YALIMO – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua tahun 2016, terpaksa dipangkas sekitar Rp 65 miliar. Pengurangan anggaran tersebut harus dilakukan, sebagai dampak konsekuensi dari aturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah pusat.

Bupati Yalimo Er Dabi S.Sos mengatakan, tahun 2016 ini, memang merupakan tahun anggaran yang mempunyai fenomena berbeda dibandingkan tahun sebelumnnya. “Pemangkasan harus terjadi pada APBD Yalimo, sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya proyeksi penerimanaan APBD kita tahun ini, yang mana pemerintah pusat telah memangkas pendapatan APBD negara kurang lebih sebesar Rp 133 triliun,” ungkap Bupati Er Dabi (10/9) di Jayapura.

Ditambahkan, anggaran untuk Kabupaten Yalimo mengalami pemangkasan penerimanaan pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, dan dari dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp 65 miliar lebih.

“Dengan pemangkasan anggaran sebanyak ini, tentu mempengaruhi keadaan belanja di semua sektor. Ini menuntut kami untuk melakukan peninjauan kembali terhadap belanja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2016,” tandasnya.

Bupati mengungkapkan, pada anggaran 2015 lalu, Pemkab Yalimo masih mempunyai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kurang lebih sebesar Rp 68 miliar sebagaimana yang telah diaudit. “SiLPA yang ada belum sepenuhnya mampu menutupi defisit belanja,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut bupati, langkah–langkah yang akan diambil, antara lain pengurangan perjalanan dinas, makan dan minum, kegiatan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas, dan belanja rutin SKPD lainnya.

“Tentunya dari pengurangan tersebut akan berdampak pada keadaan belanja APBD kita yang mengharuskan kita berpikir cepat, taktis dan strategis untuk menyikapi kondisi,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Yalimo Nahor Yare S.IP mengungkapkan, pengurangan anggaran memang sudah seharusnya terjado, sebagaimana yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Yalimo Nomor 7 tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Yalimo tahun 2016.

“Pemangakasan dana dan dana bagi hasil sebesar Rp 65 miliar, yang mana pemotongan secara nasional, kami daerah menyikapi dengan baik. Dari legislatif maupun eksekutif, diharapkan bisa direalisasikan secara baik,” jelasnya
Bagi Nahor Yare, yang terpenting untuk penyusunan laporan itu harus bagus, bermartabat, dan hasil akhir laporan anggarannya. Apalagi, pada APBD tahun ini, Kabupaten Yalimo dinilai bagus dalam memberikan laporan.

“Untuk pelaksanaan evaluasi APBD, kami (Yalimo) masuk di urutan ke 5, sehingga untuk laporan akhir tahun ini agak bagus, dan kedepannya kami harap jangan sampai ada kesalahan lagi,” tandasnya.(qad /jko/ong)