JOGJA – Penumpukan dokter spesialis di DIJ ternyata sudah menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Akhir tahun ini, Dinkes DIJ berencana membuat regulasi untuk mengatur dokter spesialis. Terlebih, ada penumpukan dokter spesialis di Kota Jogja dan Sleman.

“Karena jumlah fasilitas kesehatan di dua wilayah itu juga menumpuk. Otomatis jumlah dokter spesialis surplus,” tandas Kepala Dinkes DIJ Pembajun Setyaningastutie, kemarin (26/9).

Pembajun menjelaskan, penumpukan dokter spesialis terjadi karena izin praktik saat ini bisa lebih dari satu. Dokter spesialis bisa mengantongi tiga izin praktik. Satu dokter biasanya praktik di tiga rumah sakit berbeda. “Yang jelas praktiknya di Jogja dan Sleman. Secara jarak kedua wilayah itu juga terjangkau,” katanya.

Berdasarkan data dari Komisi Kedokteran Indonesia, jumlah dokter spesialis di DIJ mencapai 1.135 dokter. Padahal, kebutuhan dokter spesialis dengan jumlah penduduk 3,45 juta hanya 414. Artinya, jumlah dokter spesialis ada surplus 721.

Jumlah tersebut, menurut Pembajun, perlu diatur. Nantinya, pihaknya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kadinkes DIJ. SE tersebut mengatur secara detail mengenai pemerataan praktik dokter. Termasuk perhitungan salary dari dokter spesialis.

“Selama ini kan beda salary dari rumah sakit tipe B dan D. Padahal, di Gunungkidul dan Kulonprogo mayoritas rumah sakitnya tipe D,” katanya.

Formulasi gaji ini, lanjut Pembajun, akan menjadi solusi positif terhadap penumpukan dokter spesialis di Sleman dan Jogja. Nantinya, dokter spesialis yang praktik di rumah sakit tipe D dan pelosok akan mendapatkan salary lebih besar daripada rumah sakit tipe B di Jogja dan Sleman.

“Bukan untuk menggeser. Tapi pemerataan,” tandasnya.

Selain menyiapkan peraturan, Dinkes DIJ juga tengah membuka peluang bagi rumah sakit milik perguruan tinggi untuk membuka rumah sakit di Gunungkidul dan Kulonprogo. “Misalnya UMY dengan PKU-nya, nantinya mereka bisa fokus mengembangkan rumah sakit di daerah,” jelasnya.

Jika fasilitas kesehatan (faskes) milik perguruan tinggi tersebut bisa membuka atau kerja sama dengan rumah sakit di daerah pelosok, otomatis praktik dokter spesialis juga terbagi rata.

“Terutama untuk dokter PNS. Mereka diharapkan bisa fokus di faskes tempat pemerintah,” jelasnya.

Kepala Dinkes Kota Jogja Fita Yulia Kisworini mendukung rencana pemerataan itu. Apalagi, saat ini di Jogja banyak tumbuh rumah sakit baru. “Persaingan menjadi tidak sehat. Meski, akhirnya masyarakat atau konsumen yang diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ, jumlah rumah sakit di Jogjakarta pada 2015 lalu mencapai 74 unit. Tapi dari jumlah itu, 27 berada di Kabupaten Sleman. Sedangkan Kota Jogja ada 20 rumah sakit. (eri/ila/mg1)