MAGELANG – Per 1 Januari 2017 mendatang struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru di setiap pemerintah daerah mulai diterapkan. Pejabat diharapkan mampu menginventarisasi berbagai barang yang dimiliki pemerintah daerah. Hal ini agar pada saat perubahan nanti, tidak ada kendala penghitungan barang milik daerah.

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, barang milik daerah harus disimpan dan diurus dengan baik. Prosesnya pun harus profesional di masing-masing unit kerja. “Sehingga bisa berjalan baik, benar, dan akuntabel,” katanya saat membuka Diklat Pengelolaan Milik Daerah Pemkot Magelang di Hotel Puri Asri, kemarin (26/9).

Ia juga mengatakan, pengelolaan barang merupakan sebuah pekerjaan tidak mudah. Diperlukan keterampilan dan ketelitian dalam bekerja. Terlebih lagi, pengelolaan aset daerah di tingkat pemerintahan jadi salah satu faktor penilaian auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini erat kaitannya dengan penilaian opini laporan keuangan di setiap daerah. “Karena itu diperlukan suatu sistem pengelolaan barang yang rapi, tertib, dan memenuhi kaidah peraturan perundangan,” jelasnya.

Ia mengatakan, Pemkot Magelang juga senantiasa menyempurnakan manajemen pengelolaan barang. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, hingga implementasi berbasis aplikasi untuk mendorong profesionalisme pengelolaan barang dan aset.

Menurutnya, pengelolaan barang perlu jadi perhatian khusus. Mengingat nilai kekayaan pemerintah yang paling besar berasal dari barang. “Elemennya juga sangat penting sebagai nilai kinerja keuangan pemerintah daerah,” katanya.

Pada diklat ini, para pengurus barang dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Magelang dididik agar lebih terampil. Hal ini penting, terlebih lagi dalam mempersiapkan pemberlakukan SOTK baru per Januari 2017. Adanya SOTK baru diharapkan setiap kepala SKPD mengawal dan fokus dengan laporan barang milik daerah sampai Desember 2016. “Ini agar pada saat perubahan nanti, tidak ada kendala penghitungan,” ujarnya.

Pada diklat itu, sebanyak 82 peserta mengikuti acara selama lima hari dan dibagi dua tahap. Mereka mendapat pengarahan langsung dari perwakilan BPKP Jogjakarta Titut Ratih Kusuma. Wawali pun berharap dengan adanya diklat ini kemampuan dan wawasan para pengelola barang bisa meningkat.

“Saya ingin diklat ini bisa menjadikan para pengelola barang mendalami berbagai ketentuan, tata cara, prosedur serta mekanisme dalam menangani pengelolaan barang milik daerah,” katanya. (ady/laz/mg2)