KULONPROGO- Pasangan Hasto Wardoyo – Sutedjo (Hasto-Tedjo) berpotensi menjadi calon tunggal dalam Pilkada Kulonprogo 2017. Itu setelah sampai tadi malam tak satupun kandidat lain yang mendaftar ke KPU setempat. Sosok Zuhamono Ashari dan BRAy Iriani Pramastuti yang disebut-sebut bakal diusung Partai Gerindra dan PKB untuk menandingi Hasto-Tedjo tak muncul di kantor KPU. Hingga batas akhir masa pendaftaran bakal calon (balon) peserta pilkada yang telah ditentukan. Kendati demikian, bukan berarti Hasto-Tedjo otomatis menjadi calon tunggal.

Ketua KPU Kulonprogo Isnaini mengatakan, pendaftaran hari terakhir balon bupati dan wakil bupati dibatasi hingga pukul 24.00. Namun, berdasarkan regulasi yang berlaku jika hingga batas waktu pendaftaran hanya ada satu pasangan yang mendaftar, KPU harus melakukan perpanjangan masa pendaftaran hingga tiga hari ke depan. Hal itu merujuk Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Diatur di pasal 89.

Diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon. Disebutkan, ada masa perpanjangan waktu untuk sosialisasi dan pendaftaran lagi. “Jadi setelah hari tekahir pendaftaran ditutup Jumat (23/9) pukul 24.00 akan digelar rapat pleno. Setelah itu ada masa sosialiasi tiga hari baru perpanjangan pendaftaran tiga hari berikutnya,” jelasnya tadi malam (24/9).

Sementara itu, tak satupun pengurus DPC Partai Gerindra Kulonprogo bisa dikonfirmasi terkait rencana pendaftaran calon bakal diusung. SMS yang dikirim ke nomor ponsel Ketua DPP Bidang Informasi Strategis Partai Gerindra Danang Wicaksono juga tak berbalas, meski muncul keterangan pesan telah terkirim. Padahal, sebelumnya salah satu pengurus DPC Gerindra Kulonprogo Adi Sutrisno mengklaim bahwa surat rekomendasi DPP untuk Pilkada Kulonprogo telah turun untuk Zuhamono dan Iriani.

Pada bagian lain, pernyataan Wakil Ketua DPC PPP Kota Jogja Supriyanto Untung yang mengaku biasa diplekotho partai politik (parpol) lain tak terbukti di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017. Pernyataan itu terlontar setelah PKS alih haluan dengan lebih dulu merapat ke pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP). Padahal, sebelumnya PPP bersama PKS dan Gerindra sepakat berkoalisi membuat poros baru dengan mengusung Ahmad Syauqi Soeratno.

Belakangan, Gerindra juga melakukan manuver yang sama dengan PKS. Partai garuda emas akhirnya juga mendekat ke pasangan HS-HP. Ternyata, DPW PPP DIJ mengambil langkah serupa. Karena itu, Tak bisa tidak, DPC PPP Kota Jogja juga harus mengikuti jejak PKS dan Gerindra.

Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi mengatakan, dukungan kepada HS-HP menyusul turunnya surat rekomendasi dari DPP pada Kamis (22/9) malam.

Kendati demikian, nasib PPP tetap tak seberuntung Gerindra dan PKS. PPP ditolak KPU Kota Jogja sebagai pengusung HS-HP. Itu tak lepas adanya kisruh internal di level elite DPP partai berlambang kakbah itu.

Sebagaimana diketahui, KPU Kota Jogja hanya mengakui kepengurusan DPP PPP versi Romahurmuzi. Sedangkan PPP di DIJ berada di bawah kepengurusan Djan Faridz. Karena itu, surat rekomendasi tersebut tak bisa disertakan sebagai syarat partai pengusung balon peserta pilwali. “Kami jadi pendukung. Bukan pengusung yang harus pakai legalitas formal,” jelas Syukri kemarin (23/9).

Tanpa PPP bukan berarti menjadi halangan bagi HS-HP untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilwali Jogja 2017 di Kantor KPU setempat.

Pasangan dengan jargon Haroem (Haryadi Heroe Merakyat) itu melenggang dengan diusung lima partai politik (parpol). Yakni, Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra. Total perolehan kursi kelima partai tersebut di DPRD sebanyak 20 kursi. Lebih dari cukup sebagai syarat yang diwajibkan, minimal 8 kursi. Jika ditambah dukungan PPP, total menjadi 24 kursi. Atau 60 persen dari total kursi di DPRD Kota Jogja. Sedang dari jumlah suara dalam pemilihan legislatif, total mencapai 122 ribu. Atau 59 persen.

Di Kulonprogo, KPU setempat juga mencoret PPP dari daftar gabungan parpol pengusung pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo (Hasto-Tedjo). Permasalahannya hampir sama dengan yang dihadapi PPP Kota Jogja. Bedanya, pengurus PPP Kulonprogo tak bisa menunjukkan surat rekomendasi DPP atas balon bupati yang akan diusung.

Selain tak menyerahkan surat rekomendasi DPP, Ketua KPU Kulonprogo Isnaini mengungkapkan, susunan kepengurusan PPP di Bumi Binangun tak sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM terbaru.

“Dalam kasus ini, berkas PPP ditandatangani Ketua Saridi dan Sekretaris Lilik. Padahal, menurut SK Kemenkum HAM adalah Muhadi dan Lilik. Selain itu, ada perbedaan kepengurusan di tingkat pusat juga,” bebernya.

Isnaini menegaskan, persyaratan administrasi parpol pengusung balon bupati harus disampaikan dalam satu waktu. Tak boleh disusulkan atau dilakukan perbaikan. Karena itulah, PPP Kulonprogo dicoret dari daftar gabungan parpol pendukung Hasto-Tedjo. “Forum gabungan parpol memutuskan tidak menunggu lebih lama. Karena waktu sudah berlalu lebih dari dua jam,” lanjutnya.

Kendati demikian, seperti halnya pasangan HS-HP, ketiadaan PPP dalam daftar pengusung Hasto-Tedjo tak berpengaruh bagi pencalonan petahana tersebut. Secara formal, Hasto-Tedjo diusung enam parpol yang memiliki sokongan 27 kursi di DPRD Kulonprogo. Yakni, PDIP, PAN, Golkar, PKS, Hanura, Nasdem. “Kami tidak mempermasalahkan jika PPP tetap ingin berpartisipasi dalam Pilkada 2017. Konsekuensinya, mereka tidak diperkenankan menggunakan atribut partai saat kampanye,” tegas Isnaini.

Perwakilan DPW PPP DIJ Abdurrahman menyatakan, keputusan KPU tak terlalu merugikan. Karena itu, pihaknya tetap akan berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2017 mendukung Hasto-Tedjo.

“Surat Rekomendasi dari Ketua DPP PPP Romahurmuziy sebetulnya sudah ada, tadi hanya hanya masalah geseh waktu saja (terlambat). Dan kami tidak mau ribut dengan KPU,” katanya. (pra/tom/yog/ong)