GUNUNGKIDUL – Dana desa termin kedua yang dialokasikan untuk 144 desa di Gunungkidul belum turun. Total dana mencapai sekitar Rp 41 miliar dan sudah dinantikan pemerintah desa.

Kades Logandeng, Kecamatan Playen, Suhardi mengatakan besaran dana desa di wilayahnya pada tahap kedua sebesar Rp 700 juta. Recananya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

“Namun hingga sekarang (kemarin) belum ada informasi jadwal pencairan dana desa tersebut,” kata Suhardi kemarin (22/9).

Suhardi memahami pencairan dana desa menjadi kewenangan pusat untuk diteruskan kepada pemerintah daerah agar ditindaklanjuti. Namun, kalau mengucur ke pemerintah desa dalam waktu yang tidak tepat maka dapat mengganggu program di lapangan.

“Mengganggu jadwal pelaksanaan lapangan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kesulitan karena pos dana desa kebanyakan disalurkan ke infrastruktur,” kata Suhardi.

Padahal pembanguan infrastruktur tidak bisa dikerjakan cepat, takutnya asal-asalan sehingga hasilnya tidak optimal. Karena itu dia berharap dana desa lekas cair, karena sebentar lagi sudah masuk musim penghujan.

“Tidak hanya kendala musim, jika dana desa cair di akhir tahun kami juga kesulitan mencari tenaga lapangan (pekerja proyek),” kata Suhardi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto memahami keluhan pemerintah desa.

“Kan sudah kami sampaikan kami juga masih menunggu. Manut (ikut) pemerintah pusat,” kata Rakhmadian.

Berkas kelengkapan pencairan sudah lengkap dan telah dikirim ke Jakarta sebagai syarat pencairan dana desa termin kedua. Berkas itu terdiri dari laporan pertanggungjawaban (LPj) dan rincian anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Meski belum cair, kata Rakhmadian, ada kabar baik, karena Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini tidak memangkas dana desa. Semua sesuai rencana anggaran sehingga diharapkan dalam pelaksanaan berjalan lancar.

“Total dana desa berjumlah sekitar Rp 103 milar. Pada termin pertama sudah terserap Rp 62 miliar dan sisanya sekitar Rp 41 miliar masih menunggu pencairan,” ujar Rakhmadian. (gun/iwa/ong)