Terkait Kesepakatan Pengambilalihan Aset SMA/SMK oleh Pemprov DIJ

BANTUL – Pemkab Bantul harus rela menyerahkan aset pengelolaan SMA/SMK senilai Rp 234 miliar ke Pemprov DIJ sesegera mungkin. Hal itu sebagai tindak lanjut instruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aset tersebut harus diserahkan paling lambat 27 September.

Melihat besarnya nilai aset, Anggota Komisi B DPRD Bantul Bibit Rustamto mengimbau pemkab berhati-hati menyikapi permintaan pemprov. “Meliputi bangunan, tanah, dan barang-barang lainnya,” bebernya kemarin (21/9).

Agar tak terjadi masalah administrasi, Bibit meminta petugas Dinas Pendidikan mendata rijit seluruh aset. Misalnya, mengecek kecocokan dokumen kepemilikan tanah dengan bangunannya. Sebab, ada satu SMA negeri yang berdiri di atas satu lahan. Sementara, di lahan tersebut juga ada gedung SD dan SMP. “Dinas harus memperjelas status SD dan SMP. Di situ numpang atau memang (lahannya) milik bersama,” ucapnya.

Ditegaskan, pentingnya pendataan aset agar di kemudian hari tak muncul persoalan. “Kami di komisi juga ikut mencermati,” lanjut politikus Partai Nasdem ini. Di sisi lain, Bibit mengaku telah mendengar kabar dikabulkannya gugatan judicial review UU 23/2014 yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan pengambilalihan aset SMA/SMK ke provinsi.

“Jika kabar itu benar, seharusnya pengelolaan SMA/SMK tetap dipegang pemkab. Atau setidaknya, rencana pengambilalihan sebaiknya ditunda dulu,” pintanya. Kendati demikian, Bibit mengimbau pemkab segera menyiapkan dua opsi. Kebijakan lanjutan andaikata pengambilalihan aset SMA/SMK benar-benar terealisasi. Dan menyiapkan regulasi jika pengelolaan SMA/SMK tetap di tangan pemkab.

Secara histori, Bibit menilai pengambilalihan aset SMA/SMK bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi merugikan pemkab. Sebab, pemkab baru saja mengucurkan anggaran Rp 3 miliar untuk SMAN 1 Bantul. Anggaran yang berasal dari APBD Murni 2016 ini digunakan untuk perluasan bangunan sekolah.
”Di awal kami sudah dengar (pengambilalihan). Tetapi, kok, tetap (dianggarkan),” sindirnya.
Agar problem serupa tidak terulang, Bibit menyarankan pemkab lebih teliti dalam pembuatan program dan kebijakan.

Sekretaris Daerah Bantul Riyantono membantah pemkab mengalami kerugian terkait bantuan Rp 3 miliar untuk SMAN 1 Bantul. “Nggak ada yang dirugikan. Toh, bangunan SMAN 1 Bantul masih berdiri. Di samping itu, yang memanfaatkannya juga warga Bantul,” tegasnya.

Menurut Toni, sapaan akrabnya, hanya ada satu persoalan terkait pengambilalihan aset SMA/SMK. Itu terletak di SMAN 1 Jetis. Seperti yang disampaikan Bibit, sekolah ini menempati lahan bersama dengan SD dan SMP. Kendati begitu, Toni, sapaannya, memastikan problem tersebut telah teratasi.
”Mana kala belum bisa terurai (persoalannya) kami kasih catatan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Toni mengaku juga mendengar adanya gugatan atas UU No. 23/2014. Persoalannya, hingga sekarang belum ada dokumen tertulis perihal keputusan MK. Hal itulah yang melandasi Pemkab Bantul menyepakati pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov.
”Karena di undang-undangnya ada batas waktu penyerahannya,” jelas Toni. (zam/yog/ong)