TAMBAH WAWASAN: Pemateri sosialisasi UU Lalu Lintas dan tata cara pengajuan santunan PT Jasa Raharja saat menyampaikan materi. (Foto: Ahmad Riyadi/Radar Jogja Online)
JOGJA – Masyarakat perlu berhati-hati dan teliti ketika akan memilih angkutan umum sebagai alat transportasi untuk bepergian ke luar rumah. Sebab, ada dugaan tidak semua angkutan umum yang beroperasi di tengah masyarakat legal atau memiliki ijin operasional. Ada pula diantara angkutan umum yang tidak memiliki ijin atau illegal.

Akibatnya, bila angkutan umum illegal tersebut mengalami kecelakaan maka para penumpang dipastikan tak mendapatkan jaminan santunan kecelakaan dari PT Jasa Raharja. Sebab, para pemilik angkutan umum illegal tidak menarik premi dari penumpang untuk disetorkan kepada PT Jasa Raharja. Angkutan umum yang dimaksud adalah jasa ojek, taksi gelap, dan travel yang tidak miliki ijin.

“Jika angkutan umum illegal mengalami kecelakaan tunggal seperti masuk jurang atau terpesok ke parit yang mengakibatkan para penumpang mengalami luka-luka atau meninggal dunia. Maka, para penumpang tidak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja. Sebab, angkutan umum tersebut tidak menyetorkan atau membayar premi kepada PT Jasa Raharja,” kata Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja DIJ, Nur Asnawi Azis didampingi Humas PT Jasa Raharja DIJ, Wahyu Agung saat sosialisasi UU Lalu Lintas dan Pengurusan Santunan Kecelakaan PT Jasa Raharja di SMK Muhammadiyah 3 Jogja, Senin (19/9).

Azis menambahkan, setiap pemilik angkutan umum wajib memiliki ijin operasional dan menarik premi dari para penumpang untuk disetorkan ke PT Jasa Raharja. Nantinya, premi tersebut akan berguna bagi para penumpang ketika angkutan tersebut mengalami kecelakaan. Selain itu, Azis meminta kepada masyarakat supaya pro aktif melapor ke kantor polisi terdekat atau PT Jasa Raharja ketika melihat ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya. “Kalau tidak dilaporkan ke polisi atau PT Jasa Raharja, ya kami tidak tahu kalau ada kecelakaan,” terang Azis.

Azis menerangkan, PT Jasa Raharja merupakan perusahaan milik negara. Perusahaan ini bertugas mengurusi santunan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur UU No 33/ 1964 dan UU No 34/ 1964 junto PP No 17 dan No 18/ 1965. “Setiap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum berhak mendapatkan santunan,” jelas Azis.

Santunan dapat dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni laporan polisi (LP), STNK, KTP, KK, dan bukti keterangan dari tim medis/rumah sakit/puskesmas/klinik. Untuk jumlah santunan korban luka-luka kecelakaan angkutan darat dan laut nilai santunan maksimal Rp 10 juta dan Rp 25 juta untuk korban meninggal atau cacat tetap. Sedangkan biaya perawatan korban moda angkutan udara maksimal Rp 25 juta dan Rp 50 juta untuk korban meninggal dunia atau cacat tetap.

Pengurusan sekarang lebih mudah. Karena telah bekerjasama dengan rumah sakit. Jadi, ketika ada korban kecelakaan lalu lintas dan korbannya langsung dibawa ke rumah sakit, korban tidak perlu membayar biaya perawaran. “Sebab, kami akan mengeluarkan surat garansi leter atas nama pasien tersebut. Ingat, pengurusan santunan kecelakaan di PT Jasa Raharja gratis,” ungkap Azis. (ama/dem)