Upaya Polda DIJ membentuk tim Tekab ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang kurang sependapat.

Pakar Psikologi Sosial UGM Prof Drs Koentjoro, MBSc, PhD menilai upaya yang dilakukan oleh Polda DIJ merupakan langkah tepat. Hanya, untuk eksekusi perlu penanganan yang hati-hati. Mengingat sasaran dari operasi ini adalah anak-anak.

“Harus kuat konteks dari pengamanan ini. Jangan sampai blunder dan justru salah penerapannya,” tegasnya.

Koentjoro menilai Jogjakarta terkenal sebagai kota kreatif dan pendidikan. Dari sini sering lahir kantong-kantong komunitas yang kerap berkumpul. Ini pula yang perlu dibedakan, agar jangan salah sasaran untuk target operasi ini.

Target dari operasi harus diperjelas dan dipertegas. Bisa diawali dengan pemetaan kelom-pok mana saja yang berdampak positif dan negatif. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki tujuan jelas perlu diawasi agar tidak menjurus pada kriminalitas.

“Identiknya, kekerasan berawal dari minuman keras dan pergaulan yang salah. Demi memaknai kebersamaan yang sempit akan membuat orang tidak bisa berpikir jernih,” ujar Guru Besar Fakultas Psikologi UGM ini.

Apresiasi juga harus diberikan kepada tim yang memiliki efek positif. Justru kelompok ini, menurutnya yang harus didorong. Termasuk dilibatkan sebagai agen perubahan yang dapat memberi pengaruh baik pada lingkungan.Acuan dukungan diberikan ketika kelompok tersebut pro-duktif.

Salah satunya adalah beragam diskusi kerap lahir dalam kelompok. Hasilnya dapat menjadi pembelajaran bagi individu, kelompok bahkan masyarakat.

“Kalau nongkrong yang dilakukan kelompok pengangguran harus ditertibkan dan diarahkan pada kegiatan yang produktif,” saran Keontjoro.

Dia juga sempat menyinggung bahwa nongkrong sejatinya bukan budaya Jogjakarta. DIJ sebagai kota pelajar dan budaya mampu menjaring minat pelajar luar daerah. Alhasil ada pertemuan budaya yang dibawa dari luar yang terakulturasi.

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Prof Dr Marcus Priyo Gunarto, SH, M.Hum juga memberikan pandangannya.

Menurutnya, nongkrong tanpa makna dan entintas yang jelas layak ditertibkan. Ini sama halnya dengan penertiban gelandangan yang telah diatur dalam KUHP. Penertiban ini juga diatur dalam pasal 505 ayat 1 KUHP yang isi-nya semua orang yang bergelandang tanpa pencarian dapat dipidanakan.

Orang yang melakukan pergelandangan diancam kuru ngan paling lama 3 bulan. Sementara pada ayat kedua menyebutkan pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih ber-umur di atas 16 tahun diancam dengan kurungan maksimal selama 6 bulan.

Marcus berharap dengan adanya upaya tim Polda DIJ dapat meminimalisasi kriminalitas. Dia juga berpesan agar tim ini bertindak bijak. Termasuk pen-dampingan bagi anak-anak yang tertangkap dalam operasi ini.

“Penertiban tidak harus dengan pemidanaan, namun bisa melalui jalur nonhukum pidana yaitu dengan melakukan pem-binaan,” jelasnya.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh pengamat pendidikan Dr RY Radjaban, M.Hum. menurutnya, pendekatan keamanan yang bersifat membatasi kebebasan individual tidaklah mendidik dan kurang beradab.

Lalu bagaimana semestinya orang tua, pemerintah, dan pihak terkait bertindak untuk mengantisipasi tindakan nega-tif pada pelajar tanpa mencederai hak-hak mereka sebagai anak? Menurut Radjaban, semestinya pendekatan persuasif lewat pen-didikan dari lingkup keluarga, RT, dan sekolah lebih dikede-pankan. “Sehingga hasilnya bersifat lebih beradab,” jelasnya.

Langkah pencegahan kejahatan model cah klithih bisa dipetakan, dengan demikian akan mudah dikendalikan jika saja para intel polisi bekerja profe-sional. Kebijakan yang cenderung membatasi kebebasan ma syarakat bisa dinilai melanggar hak indi-vidu sebagai masyarakat.

“Secara paradigmatis langkah itu sudah salah, tidak etis kalau penegakan hukum ditempuh dengan cara melanggar hukum (melanggar hak masyarakat),” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, ruang publik yang selama ini ada belum mencukupi sebagai wadah pelajar berkreasi.

“Perlu ada be-berapa ruang publik yang nyaman untuk para pelajar berkreasi, yang ada saat ini belum cukup mendukung,” tutup pakar linguistik di Jogjakarta tersebut. (bhn/dwi/cr1/ila/ong)