Sesuai Selera, Belum Ada Tarif Resmi

Jika dibandingkan kota-kota besar lainnya, living cost di Jogjakarta dinilai lebih murah. Terutama dari segi makanan yang harganya terjangkau. Namun, pangan yang murah tidak sebanding dengan ongkos papan. Harga kos maupun kontrakan di DIJ relatif mahal.
DIJ merupakan jujugan pelajar dan maha-siswa yang akan menuntut ilmu. Setiap tahun, ada ribuan mahasiswa baru yang berdatangan. Hal itu berpengaruh pula pada kebutuhan papan bagi mereka se-lama menetap. Tak ayal, hal itu mem-buat permintaan terhadap kos dan rumah sewa atau kontrakan menjadi tinggi
Permintaan tinggi tak hanya dari kalangan mahasiswa yang berdatangan saja, juga dari pe-kerja, dan keluarga muda. Tak hanya daerah kampus saja yang dicari, tetapi juga yang berada di pinggiran kota. Di seputaran Bugisan, Jogja misalnya, harga sewa rumah kontrakan mencapai Rp 14 juta hingga Rp 18 juta per tahun.

Kondisi serupa juga hampir sama terjadi di beberapa daerah di Bantul. Bisnis kos dan kontrakan di Kabupaten Bantul memang tak semasif dengan Kota Jogja maupun Sleman. Pertumbuhan bangunan kos hanya di wilayah tertentu. Yaitu, di wilayah penyangga kota seperti Banguntapan, Sewon, dan Kasihan, serta pusat kota Bantul.

Ada banyak alasan munculnya bisnis indekos maupun rumah kontrakan di sejumlah titik ini. Di wilayah penyangga kota, misalnya. Keberadaan pusat pendidikan, serta tempat kerja di Kota Jogja memicu warga perbatasan ikut mencari peruntungan dengan menyediakan tempat hunian berbayar ini.

Kian banyaknya pusat pendidikan yang berdiri di pinggiran Kabupaten Bantul juga menjadi alasan lain. Di antara mereka ada yang sengaja mendirikan bangunan khusus untuk indekos. Konsepnya, ada yang satu lantai, dua lantai, bahkan tiga lantai. Jumlah kamarnya pun bervariatif. Mulai hitungan jari hingga puluhan.

Begitu pula dengan fasilitas yang ditawarkan. Kamar mandi luar, kamar mandi dalam, garasi, air conditioner (AC), hingga dapur. Ada pula yang sengaja me-nyewakan kamar-kamar dalam rumah pribadinya. Model se rupa ternyata juga dipraktikkan pe-ngusaha rumah kontrakan.

Persoalannya adalah setiap pengusaha kos serta rumah kontrakan tidak memiliki kesepakatan harga sewa. Tarif sewa yang di-patok seolah sesuai selera masing-masing. Di wilayah Banguntapan, misalnya, tarif sewa bulanan kamar indekos antarpedukuhan ber-beda. Harga sewa kamar kos di kampung Sokowaten menyentuh angka Rp 370 ribu per bulan. Padahal, fasilitas yang disediakan ala kadarnya. Tanpa kasur dan lemari.

Bangunan kamarnya pun juga terbilang tua. Adapun di kampung Plumbon angka sewa indekos menyentuh Rp 400 ribu per bulan. Bedanya, bangunan baru, dan kamar mandi dalam.

“Memang (tarif) nggak ada standarnya,” ucap Kuncoro, salah satu pengusaha indekos di wilayah Sorowajan Baru, Banguntapan ditemui Jumat (2/9) lalu.

Selain tarif sewa, sebagian pe-ngusaha indekos di Banguntapan juga meminta tambahan Rp 2.500 per bulan per orang. Ini sebagai iuran sosial. Uang ini masuk ke dalam kas kampung.

Berbeda dengan di penyangga kota, tarif sewa kos bulanan di Bantul kota jauh lebih murah. Per bulan hanya di kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Lemari dan kasur.

Indekos di Bantul kota mayoritas disewa para pekerja sektor informal. “Tak ada syarat khusus. Yang penting orangnya sopan,” jelas salah satu pemilik indekos di wilayah Bejen Bantul yang enggan disebutkan identitasnya ini.

Anggota Komisi B DPRD Bantul Jumakir menyatakan, belum ada satu pun regulasi yang mengatur usaha indekos. Pengu-saha indekos hanya diwajibkan mengantongi izin mendirikan bangunan dan izin gangguan. Dari itu, keberadaan indekos di wilayah Bantul belum memberikan kontribusi banyak terhadap pemkab.

Sementara itu, di Kota Jogja kos dan kontrakan juga beragam tarifnya dan fasilitasnya. Berada di dekat kampus membuat wilayah Janturan, Umbulharjo banyak terdapat kos-kosan atau pondokan. Beragam pilihan kos-kosan tersedia, mulai dari yang ber-AC hingga kamar kos standar.

Seperti di sebuah kos-kosan dekat Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Menurut pengelolanya, Minarti, kos-kosan tersebut me-rupakan rumah yang tidak diting-gali lagi, karena memiliki rumah di lokasi lain. Daripada kosong, akhirnya dibuat kos-kosan.

“Cuma ada enam kamar, karena dulunya memang kamar untuk tuan rumah,” jelasnya.

Keenam kamar tersebut di-sewakan dengan harga berva-riasi. Tapi dibandingkan dengan kos lainnya, tarifnya lebih mahal karena dekat jalan dan kampus. Selain itu juga ditambah fasilitas laundry bagi penghuninya.

“Yang biasa Rp 600 ribu, yang dengan AC Rp 1 juta per bulan,” ujarnya.

Ternyata meskipun sudah ber-AC, kos-kosan yang dikelola Minarti tersebut tidak memberikan pemasukan ke kas daerah. Hal itu karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1/2011 tentang pajak daerah, kos/pon-dokan dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dan memiliki fasilitas mewah, seperti AC, dikenai pajak setara hotel. “Besarannya 10 persen dari tarif,” ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Ke-uangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono.

Diakuinya pendapatan daerah dari kos-kosan tersebut masih relatif minim. Hal itu karena juga masih terbatasnya jumlah kos-kosan yang memenuhi per-syaratan tersebut. Menurut Kadri dalam aturannya memang hanya yang ber-AC dan lebih dari sepuluh kamar yang dikenai pajak, sesuai pajak hotel. Sedang-kan untuk kos-kosan biasa, menurut dia, tidak dikenakan pajak. “Sepanjang memenuhi persyaratan tersebut ya kena pajak hotel, kalau tidak ya tidak dikenakan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Totok Suryonoto menambahkan, Perda nomor 4/2003 tentang Pondokan, sebenarnya sudah tidak efektif. Banyak celah yang memungkinkan pelanggaran. Terlebih dengan adanya Pera-turan Walikota tentang pelim-pahan sebagian kewenangan ke kecamatan. Termasuk untuk izin pondokan dan gangguan (HO) bisa diurus di kecamatan.

Menurut Totok, dengan kewenangan pemberian izin pondokan di-serahkan ke camat. Pengawasan pun akan dilakukan oleh camat. Jika terjadi pelanggaran izin atau HO, izin bisa dicabut oleh camat.

“Tapi untuk pelanggaran hukum akan ditangani oleh Dintib melalui PPNS, karena camat tidak memiliki kewenangan pe-nindakan hukum,” ungkapnya.

Hal itu pula yang membuat Pem-kot Jogja dan DPRD Kota Jogja membuat Perda baru, untuk menggabungkan Perda nomor 4/2003 tersebut. Dalam Perda yang saat ini sedang dimintakan persetu-juan ke Pemprov DIJ itu, nantinya mengatur terkait SKPD yang ber-wenang sebagai penanggung jawab aktivitas kos-kosan. Termasuk memberi kewenangan Pemkot Jogja untuk menarik pajak kos-kosan mewah. (zam/pra/ila/gong)