BUDI AGUNG/RADAR JOGJA
Anggota Kodim 0708 Purworejo tengah memberikan pengarahan kepada peserta PLS salah satu sekolah di Alun-alun Purworejo.
PURWOREJO-Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18/ 2016 tentang PLS menjadi perhatian anggota DPR RI, Bambang Sutrisno. Bambang yang duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga dan kepemudaan ini menyempatkan diri memantau pelaksanaan PLS. “Saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Apakah sudah dilaksanakan secara benar atau ada deviasi yang diantisipasi,” kata Bambang Sabtu (23/7).

Menurutnya, secara umum pelaksanaan PLS di Kabupaten Purworejo berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan jauh dari kesan perilaku perpeloncoan. Keterlibatan TNI/Polri dinilainya lebih baik daripada menyerahkan tanggunjawab penyelenggaraan kedisiplinan terhadap siswa senior atau OSIS. “TNI/Polri ada untuk mendidik dan memacu kedisplinan siswa baru itu penting karena mereka terukur dan ditangani oleh aparat yang tahu batas-batas,” tambahnya.

Dari beberapa program sesuai buku acuan yang digunakan sekolah, Bambang menyoroti mengenai ketiadaan pengenalan lingkungan kewilayahan bagi peserta didik baru. Padahal hal itu penting untuk meningkatkan pengetahuan siswa. “Bisa saja dimasukkan materi kedaerahan. Itu termasuk juga Jawa Tengah. Belum tentu semua anak itu memahami aneka potensi yang ada di wilayah mereka tinggal,” imbuh Bambang.

Melihat dari tertibnya pelaksanaan PLS, Bambang akan terus mengawal dalam pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya dan dimungkinkan ada beberapa perubahan yang lebih baik. “Ini sudah baik tapi masih perlu dievaluasi untuk dilakukan agar lebih baik lagi,” katanya.

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo memiliki cara berbeda untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PLS. Merujuk dari aturan yang ada, dinas menyikapinya dengan menerjunkan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dindikbudpora turun langsung ke lapangan. “Hari pertama kami turunkan 49 pejabat di Dindikbudpora. Ini efektif karena bisa melakukan sosialisasi langsung ke sekolah ataupun peserta didik meskipun sebelumnya kita juga sudah memberikan edaran dan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” kata Sekretaris Dindikbudpora Purworejo Sukusyanto.

Pejabat yang turun dan dibagi ke semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA/SMK. Mereka banyak yang diminta menjadi inspektur upacara saat upacara pembukaan. “Sekolah sasaran kunjungan pejabat itu tidak tahu kalau akan didatangi. Jadi kami akan tahu bagaimana persiapan dan pelaksanaan yang sesungguhnya,” tambahnya.

Sukusyanto mengakui masih banyak sekolah yang tidak sempat dikunjungi karena keterbatasan personel. Hanya saja pihaknya tetap melakukan pantauan dan siap menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk. “Jumlah SMP dan SMA/SMK di Purworejo cukup banyak dan tidak pejabat struktural dan fungsional kami terbatas. Tapi kita juga siapkan layanan jika ada pengaduan. Hingga hari terakhir pelaksanaan tidak ada satupun laporan pengaduan yang masuk,” imbuh Sukusyanto. (udi/din/ong)