Pelajar baik SMP maupun SMA yang belum cukup umur atau di bawah 17 tahun memang dilarang mengendarai sepeda motor. Itu tak hanya berwujud larangan dari Dinas Pendidikan (Disdik) saja. Tapi, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009.

“Bus sekolah hanya alternatif. Tapi, kalau pelajar belum 17 tahun (menggunakan sepeda motor ke sekolah), itu sudah diajari melanggar aturan,” sesal Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kemarin (21/7).

HS, sapaannya, menegaskan, aturan di UU itu berlaku tegas. Artinya, tak bisa karena orang tua sibuk lalu malah difasilitasi menggunakan sepeda motor ke sekolah. “Orang tua yang sayang terhadap perkembangan dan keselamatan anak, pasti bersedia meluangkan waktu sebentar saja,” jelasnya.

Mengantarkan anak ke sekolah, lanjut HS, merupakan sebuah prioritas. Jika orang tua memprioritaskan pendidikan anak ke depan dan keselamatannya, tentu mereka akan memilih mengantarkan anak ke sekolah.

“Jika sudah 17 tahun, saatnya untuk menggunakan sepeda motor sendiri. Sebelum cukup umur, jangan. Karena dampaknya kepada keselamatan si anak dan orang lain,” katanya.

HS pun meminta polisi untuk menindak tegas. Jika di jalan umum ada anak belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor, langsung diberhentikan. “Otomatis tidak memiliki SIM. Panggil orang tuanya saja,” pintanya.

Penindakan tegas dari kepolisian ini, kata HS, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi si anak dan orang tua. Di kemudian hari, jika anak disuruh menggunakan sepeda motor bisa menolak.

Selain tindakan tegas, HS menjelaskan, pilihan menggunakan bus sekolah di Kota Jogja hanya alternatif. Itu butuh kajian lebih detail. Karena menyangkut dengan volume kendaraan saat pagi. “Sebenarnya sudah ada Trans Jogja. Itu sudah beroperasi sejak jam enam pagi,” katanya.

Bus itu bisa dimanfaatkan untuk transportasi ke sekolah. Orang tua yang beralasan sibuk jika jarak tempat tinggalnya jauh dari halte, bisa mengantarkan ke halte saja. “Sulit jika mengadakan bus sekolah. Bagaimana operasionalnya? Tarif khusus pelajar Trans Jogja juga sangat terjangkau,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ali Fahmi menegaskan, pemkot seharusnya memiliki grand design angkutan publik yang menjangkau semua warga. Apalagi, selama ini transportasi publik Trans Jogja pengelolaannya berada di Pemprov DIJ.

“Bukan busnya. Desain dengan detailnya seperti apa? Seperti kapasitas jalan, itu bisa dilewati dengan bus berapa? Mobil berapa, sepeda motor berapa? Tidak parsial membuat bus sekolah,” jelasnya.

Jika ada keinginan masyarakat untuk bus sekolah dipenuhi tapi tanpa mempertimbangkan aspek yang lain, itu malah kontraproduktif. “Tambah bus sekolah ini harus dipertimbangkan matang semua dampaknya,” saran Fahmi. (eri/laz/ong)