SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA
DIGANDRUNGI: Permainan Pokemon Go sedang digandrungi. Namun, bagi PNS tak boleh memainkan saat sedang bekerja.
JOGJA – Ini peringatan bagi PNS yang tak bisa mengatur waktu untuk nge-game. Terutama jika mereka memainkan game Pokemon Go. Mereka terancam sanksi tegas.Ini setelah Menteri Pendayagu-naan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran.

Surat bernomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tersebut melarang PNS se-Indonesia memainkan game virtual berbasis GPS. Tapi, larangan itu hanya berlaku bagi PNS selama mereka berada di lingkungan pemerintah. Dalam SE tersebut, Yuddy melarang ka-rena pertimbangan preventif un-tuk menjaga keamanan dan raha-sia negara.

“Tentunya para apa-ratur negara mengerti karena kami tidak mungkin membahay-akan stabilitas negara untuk ri-siko sekecil apapun,” tulis Yuddy, di SE tersebut.

Pemkot Jogja akan menjalankan hal tersebut. Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat mengaku, akan memberikan hukuman terhadap PNS di lingkungan Pemkot Jogja yang kedapatan bermain Pokemon Go di saat jam kerja. Hukuman tersebut tergantung dari kesalahan PNS.

“Kami akan lihat dulu kesalahan-nya seperti apa. Kalau dia bermain di ruangannya dan kerjaannya jadi terbengkelai, kami akan beri teguran lisan,” kata Wahyu, kemarin (21/7).

Dia menjelaskan, pada prinsip-nya, PNS di Pemkot Jogja tak dilarang memainkan game Po-kemon Go selama tak menggang-gu pekerjaan. Lebih jauh, Wahyu memaparkan, hukuman sedang hingga berat akan diberikan ke-tika PNS sampai membolos atau keluar dari tempat kerjanya hanya untuk mencari pokemon. Namun jika di luar jam kerja, pihaknya tidak akan mempermasalahkan.

“Yang kami nilai bukan dia bermain game-nya, tapi kesalahan yang dia lakukan. Sama seperti hari biasanya, PNS tidak boleh membolos, dan sebagainya,” tandasnya.

Wahyu mengaku, surat edaran dari Kemenpan RB yang terbit pada Rabu (20/7) lalu belum tiba di Pemkot Jogja. Dia mengetahui edaran itu dari pemberitaan.

“Prinsipnya siap menjalankan instruksi agar pelayanan pemerin-tah ke masyarakat tetap maksimal,” katanya.

Wali Kota Haryadi Suy-uti mengaku meski belum me-nerima surat edaran itu, namun dia siap menjalankan. Terlebih hal tersebut berkaitan dengan pelayanan pemerintah ke masy-arakat, dan kedisiplinan PNS. “Yang penting jangan sampai mengganggu pekerjaan. Misalnya saat jam kerja kok malah keluyuran mencari pokemon, lah iki sek ra bener,” tandasnya. (eri/ila/ong)