JOGJA – Sebagai kota pelajar, kenakalan siswa di Kota Jogja saat ini memang sudah berada di ambang batas. Terutama saat menyangkut dengan geng pelajar. Ini mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menggodok untuk memperluas personel Satgas Pencegahan Kekerasan. Dua profesi yang berkaitan, yaitu pengacara dan psikolog. Dua profesi ini tengah dipertimbangkan untuk ikut terlibat.

“Jika ada siswa dipelonco, mereka bisa menangani. Apalagi, jika pelonco itu masuk ranah kriminalitas,” ujar Edy usai pertemuan dengan stakeholder pendidikan di Balai Kota Jogja, kemarin (15/7).

Edy mengungkapkan, pelibatan kedua profesi itu memang sangat beralasan. Pengacara akan memberikan kajian berdasarkan dari ranah hukum. Kemudian, psikolog akan dilibatkan untuk mencegah stres bagi siswa yang menjadi korban pelonco. “Kalau sudah sampai ke ranah kejahatan, ya diserahkan ke kepolisian,” katanya.

Sebelum menggandeng pengacara dan psikolog, lanjut Edy, Satgas Pencegahan Kekerasan baru melibatkan internal sekolah saja. Yakni komite sekolah, dewan pendidikan, kepala sekolah, guru, dan kepolisian. “Jadi kekerasan yang di luar sekolah juga bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.

Wali Kota Haryadi Suyuti sependapat dengan rencana tersebut. Apalagi, tahun ini menjadi yang pertama kali menyelenggarakan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tanpa siswa senior. “Bisa saja kasus pelonconya tidak saat masa PLS. Setelah pelaksanaan PLS juga harus diwaspadai,” kata HS, sapaannya.

Dia mengungkapkan, sebagai kota pendidikan, Jogja harus bisa menjadikan kota yang membahagiakan untuk proses pendidikan. Bukan malah menyeramkan karena adanya perpeloncoan dari siswa senior kepada siswa baru.

“Karena ini berkaitan dengan rasa dendam, antisipasi harus benar-benar detail. Saat dendam sudah membara, bisa keinginan untuk balas dendam pernah dipelonco itu muncul menggebu-gebu,” saran HS.

Selain itu, tata tertib yang sudah dimiliki di tiap sekolah juga harus dipahami bersama. Bahkan, sebelum tahun ajaran baru dimulai, baik siswa, orangtua serta guru dapat membuat tata tertib ulang hasil kesepakatan bersama. Sehingga jika ada pelanggaran, maka pelaku harus siap menanggung risiko, termasuk jika harus dikeluarkan dari sekolah.

“Tata tertib menjadi pedoman bersama. Sekolah harus konsisten menjalankan norma ini. Karena, hidup tanpa norma akan banyak orang yang melampui batas,” pesannya.

Kemudian, Satgas Pencegahan Kekerasan ini mengawasi melalui norma yang telah disepakati tersebut. Jika siswa melanggar peraturan langsung mendapatkan penanganan. “Bisa saja pelanggaran itu berkaitan dengan pendidikan di rumahnya. Bisa segera diperbaiki jika ada kesalahan,” kata HS. (eri/ila/ong)