JOGJA – Pilihan Pemprov DIJ yang mengajukan 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi DIJ dinilai memiliki banyak kelemahan. Selain tidak didukung dokumen sejarah yang otentik sampai sekarang juga tidak banyak diketahui di mana sebenarnya Sultan Hamengku Buwono I mendeklarasikan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai nama kerajaannya.

Sebab, HB I baru berpindah dari markas perjuangannya di Sukowati, Sragen ke Pesanggrahan Ambarketawang, Gamping, Sleman pada 7 Oktober 1755. Dengan begitu dapat dipastikan deklarasi Hadeging Nagari atau berdirinya kerajaan itu bukan dilakukan di Ambarketawang.

“Bukti-bukti historisnya minimalis,” ungkap Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNY Dr Purwadi MHum saat menjadi narasumber dalam rapat kerja Pansus Hari Jadi DIJ di gedung DPRD DIJ.

Menurut Purwadi, dibandingkan 13 Maret 1755, dokumen sejarah yang lebih valid adalah peristiwa Paliyan Negari yang ditandai ditekennya perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram yang berkedudukan terakhir di Surakarta harus terbelah menjadi dua. Yakni Surakarta Hadiningrat di bawah Susuhunan Paku Buwono III, dan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin Sultan Hamengku Buwono I.

Di mata Purwadi, perjanjian Giyanti merupakan bukti legal pengakuan terhadap Pangeran Mangkubumi sebagai raja. Sebab, enam tahun sebelumnya pada Desember 1749 setelah Paku Buwono II wafat, Mangkubumi sebenarnya telah dikukuhkan sebagai Susuhunan Paku Buwono oleh pendukungnya di Desa Kabaran, Sukowati, Sragen.

Lantaran dinobatkan di Desa Kabanaran, gelar Mangkubumi juga populer dengan sebutan Susuhunan Kabanaran. Di pihak lain nyaris bersamaan waktunya di Keraton Mataram putra mahkota Paku Buwono II dikukuhkan menjadi Paku Buwono III.

“Ibaratnya kalau partai politik pengukuhan Susuhunan Kabanaran masih seperti lembaga swadaya masyarakat yang belum mendapatkan pengakuan KPU sehingga belum bisa ikut pemilu,” katanya.

Namun, setelah perjanjian Giyanti diteken, kedudukan hukum Pangeran Mangkubumi menjadi lebih kuat dan sah. Sejak itu nama Mataram juga tak lagi dipakai. Sebutannya berganti menjadi Surakarta dan Jogjakarta. “Nama Mataram sudah diparkir,” lanjutnya.

Lebih jauh dikatakan, kalaupun ada peristiwa 13 Maret 1755, bobot sejarahnya kalah dibandingkan perjanjian Giyanti. Di mata Purwadi, perjanjian Giyanti merupakan peristiwa indah. Jauh dari konflik. Dia menyebut momen itu semacam pemekaran, dan bukan perpecahan. “Hubungan antara PB III dengan HB I itu sangat hangat. Giyanti bukan peristiwa yang buram,” tegasnya.

Disinggung hubungan peristiwa hadeging nagari dengan terbentuknya DIJ, Purwadi menyebut, keduanya tidak terkait secara langsung. Alasannya, penyebutan DIJ baru muncul setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Penyebutan pemerintahan daerah istimewa baru terjadi pada 15 Juli 1946 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946. Berdasarkan penetapan itu lahir sebutan DIJ. “Penetapan itu dikeluarkan dan diteken Presiden RI Soekarno di Jogjakarta. Kala itu kedudukan penetapan itu setara dengan undang-undang,” jelasnya.

Kedudukan penetapan itu sangat berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ. UU yang diundangkan pada 3 Maret 1950 itu tidak ditandatangani Presiden Soekarno. Tapi oleh Mr Assaat yang menjadi pejabat Presiden RI sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Kalau dengan nalar, historis, dan yuridis maka Hari Jadi DIJ adalah setelah 1945. Namun kalau ingin romantisme, maka pilihannya sebelum 1945,” tuturnya.

Anggota Pansus Suharwanta mengajak semua piha jernih melihat sejarah. Berdasarkan data dan fakta, perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 lebih dapat dipertanggungjawabkan ketimbang peristiwa 13 Maret 1755. “Harus terima kenyataan ini. Yang terpenting dalam menetapkan Hari Jadi DIJ ini jangan sampai terjebak untuk merekayasa sejarah. Nanti dapat digugat anak cucu,” ingatnya. Dikatakan, bila pansus akan menetapkan nama Jogjakarta maka pilihannya pada 13 Maret 1755. Tapi jika menetapkan Hari Jadi DIJ momentumnya setelah 17 Agustus 1945. “Setelah 17 Agustus 1945 itu juga banyak peristiwa heroik terkait DIJ dalam perjuangan mempertahankan NKRI. Jangan memilih tanggal asal luwih tuwa,” sarannya.

Pendapat Suharwanta ini didukung anggota pansus lainnya Totok Hedi Santoso. Dia menyebutkan dari sisi bahasa menjadi tidak tepat bila hari lahir DIJ disebut sebelum kemerdekaan. Faktanya sebutan DIJ lahir sesudah proklamasi. “Untuk mendalami ini perlu undang ahli bahasa. Karena judul perda hari jadi ini berhubungan dengan masalah sematik,” ucapnya. (kus/ila/ong)