JOGJA-Revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Perwal Nomor 17 Tahun 2016 mendapatkan perhatian serius dari Muhammadiyah. Lembaga keagamaan yang concern kampanye bahaya rokok tersebut pun mempersiapkan peluang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami sedang pelajari. Kalau Perwal ini melemahkan, tentu akan ada upaya hukum,” kata Wakil Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Fauzi Noor Ahmad, kemarin (24/4).

Fauzi menjelaskan, revisi terhadap Perwal seharusnya tak mengubah subtantif kawasan tanpa rokok. Makanya, MTCC tak setuju jika hanya mengatur asap rokok.

“Kalau yang diatur kawasan tanpa asap rokok, bisa diartikan di sekolah boleh menjual rokok? Karena yang dilarang asapnya,” sentil Fauzi.

Jika hal tersebut tetap dilakukan Pemkot Jogja baik di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Perwal, menjadi suatu kemunduran. Hal itu dinilai seperti melegalkan penjualan rokok di kawasan sekolah. Jika hal ini yang akan berlaku di Raperda, kecurigaan adanya tekanan industri rokok kian kuat. Sebab, dari penelitian MTCC, perokok usia sekolah merupakan pasar empuk produk tembakau itu.

“Awal mulai membeli eceran,” ujarnya.

Dari data MTCC, Perokok berusia lima sampai sembilan tahun di DIJ mencapai 7,14 persen dari jumlah perokok yang ada. Total perokok di atas usia sepuluh tahun saja di seluruh Indonesia mencapai 57,7 juta orang.

“Sekitar separo, perokok aktif di kalangan usia pelajar. Itu yang harus dicamkan pemerintah dan legislatif,” sarannya.

Campur tangan industri rokok memang kian kentara kala pembahasan Raperda KTR.Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR akhirnya mulai melunak. Mereka akan mengubah istilahnya menjadi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR).

“Yang jelas, subtansi,poin-poinnya sama dengan di PP (Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang KTR),” imbuh Wakil Ketua Pansus Raperda KTR Dwi Budi Utomo.

Budi memastikan, meski ada tekanan dari Fraksi PDI Perjuangan yang menarik semua anggota Pansus, pembahasan tak terpengaruh. Bahkan, kini pihaknya sudah melanjutkan pembahasan.

“Karena tetap mengharapkan komitmen pada kesepakatan sebelumnya (Perda KTR),” jelas politikus dari PKS ini.

Perwal Nomor 17 Tahun 2016 merevisi pasal 11 dan 12. Perubahan dua pasal ini KTR kian terbatas hanya di sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan. Tempat bekerja milik pribadi atau swasta pun tak wajib mengikuti perwal ini.

“Kalau ada kebijakan di kantor swasta tempat bekerja sebagai KTR silahkan. Yang pasti, tidak wajib,” tandas Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sistem Informasi Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tri Madaya. (eri/dem)