SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA
ANTISIPASI PELANGGARAN: Salah satu tanah milik Pemerintah Desa Caturtunggal, Depok, Sleman. Tanah desa merupakan objek pengawasan dan pengendalian KPPD Sleman.

Pemanfaatan Tanah Desa dan SG Berbasis Budaya serta Lingkungan Berkelanjutan

KANTOR Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman dibentuk sejak 2014 lalu. Instansi ini awalnya bernama Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Sleman sebelum berganti menjadiDinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD).

Setelah menjadi kantor, lembaga yang dikepalai Krido Suprayitno mempunyai kewenangan penguatan data dan pemetaan. Di samping itu juga terkait pengawasan. Khusus pengawasan menjadi pengawasan atas penggunaan tanah milik, dan pengawasan terhadap tanah desa serta tanah sultanaat grond (SG).

Kewenangan tersebut menjadi bagian dari pengendalian pertanahan. Meski memiliki beban kerja yang tidak ringan, KPPD berupaya mengefektifkan sumber daya manusia (SDM) maupun kewenangan yang dimiliki.

“Prinsip kami adalah miskin struktur tapi kaya fungsi,” tegas Krido, kemarin (29/3).

Dengan memegang prinsip itu, Krido optimistis kinerja instansinya dapat berjalan efektif dan optimal. Sebab, jajarannya akan lebih fokus pada upaya pengendalian pertanahan. Diakui, pengendalian pertanahan itu juga terkait erat dengan persoalan tata ruang.

Kembali soal pengawasan, kendali KPPD bukan hanya terkait dengan pelaksanaan izin induk bagi perorangan dan badan hukum yang dikeluarkan Pemkab Sleman. Izin induk itu meliputi izin pemanfaatan tanah (IPT), izin perubahan penggunaan tanah (IPPT), maupun izin lokasi.

Tapi, KPDD juga mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap tanah desa dan SG atau tanah kasultanan SG. Untuk tanah SG, KPPD mencatat jumlahnya lebih dari 4.000 bidang tanah. Atau sebanyak 1,3 persen dari total luas wilayah dari kabupaten bermotto Sembada ini.

Sama seperti tanah-tanah kasultanan, KPPD juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanah-tanah desa. Semua langkah pengawasan dan pengendalian itu bertujuan mencegah tindak pelanggaran pembangunan. Sebab, persentase tanah desa relatif signifikan. Persentasenya sebesar 11 persen dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Terkait pemanfaatan tanah desa dan tanah kasultanan, Krido menegaskan harus mengacu pada aspek budaya dan lingkungan.

“Pola pemanfaatan tanah desa dan tanah kasultanan berbasis daya dukung budaya dan lingkungan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengawasan dan pengendalian atas tanah-tanah desa yang tersebar di 17 kecamatan itu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Bentuknya dengan mengidentifikasi apakah tanah-tanah desa itu telah bersertifikat atau belum. Demikian pula dengan tanah-tanah kasultanan.

“Target kami adalah penyelamatan aset tanah kasultanan dan tanah desa,” ucap Krido.

Diingatkan, masalah pertanahan di DIJ merupakan bagian dari keistimewaan. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK). Merujuk pasal 7 ayat (2) UUK, kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi lima hal.

Pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kedua, kelembagaan Pemerintahan Daerah DIJ. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertanahan, dan kelima, tata ruang. Sesuai pasal 32 ayat (4) UUK, tanah kasultanan meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah DIJ. Tanah kasultanan tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Berpijak dengan amanat tersebut, pengawasan dan pengendalian pertanahan yang dilakukan KPPD bermuara demi menyelamatkan aset tanah kasultanan dan tanah desa yang ada di Sleman. Sebab, tanah merupakan aset berharga, bernilai ekonomis yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. (kus/ila/ong)