JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menginginkan proses relokasi warga terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Rencana pembangunan bandara juga masih sesuai jadwal, meski masih ada penolakan dari warga
“Intinya entah itu WTT atau PPLP (warga yang menolak pembangunan bandara NYIA, Red) bisa hidup lebih baik dari sekarang,” ujar Asekprov Per-ekonomian dan Pembangunan Setprov DIJ Gatot Saptadi seusai mendampingi Gubernur HB X menerima Duta Besar Republik Ceko Ivan Hotek di Kepatihan, kemarin (22/2).

HB X meminta warga ter-dampak, harus mendapat jaminan kehidupan lebih baik dengan menerima relokasi pem bangunan bandara itu. Menurut mantan Penjabat Bupati Sleman ini, gubernur sudah memberikan banyak saran berupa alternatif terkait relokasi warga. Sayangnya, Gatot enggan me-nyebutkan alternatif yang disam-paikan HB X. Saran-saran itu nantinya akan dirembug bersama Pemkab Kulonprogo. “Ya nanti dirembug dengan (Pemkab) Kulonprogo,” ungkapnya.

Penolakan dari warga, disebut mantan Kepala BPBD DIJ ini, sebagai bagian dari proses yang harus dilalui dalam pem bangunan bandara NYIA. Ditanyakan tentang kemungkinan HB X turun langsung ke Kulonprogo untuk berkomunikasi dengan warga, Gatot menyebut kemungkinan itu tetap ada. “Kalau dianggap perlu dan bisa menyelesaikan masalah, Ngarso Dalem akan turun langsung,” tuturnya.

Dikatakan, penolakan warga diakuinya juga tidak mengubah target pembangunan bandara yang dijadwalkan mulai dikerjakan pertengahan tahun ini. Proses-proses pembangunan juga terus berlanjut, termasuk pengukuran lahan. “Target masih sama, pengukuran kan juga jalan terus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Hasto Wardoyo mengungkapkan ter-kait proses pencocokan pengu-kuran tanah, pihaknya akan memberikan penjelasan ke warga terdampak. Menurutnya, pengukuran untuk menentukan appraisal. “Saya contohkan se-perti barang, ditimbang dulu, harganya ditentukan kemudian,” ujarnya.Untuk jaminan kehidupan warga terdampak, Hasto me-ngatakan mulai 1 Maret nanti juga akan memulai pelatihan bagi warga. Ini sesuai dengan keinginan mereka. Selain pe-latihan, warga terdampak yang ingin bekerja di Bandara NYIA nantinya akan mendapat prioritas. “1 Maret nanti saya juga akan MoU dengan PT Angkasa Pura I, warga yang dilatih ini di-utamakan diterima,” jelasnya.

Warga Pro-Bandara Minta Relokasi GratisSementara itu, warga yang mengaku mendukung pem-bangnan bandara melakukan aksi di depan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kuloprogo, kemarin (22/1). Mereka datang untuk menutut relokasi gratis dari Pemkab Kulonprogo.Pantauan Radar Jogja, ada sekitar 350 warga dari lima desa terdampak bandara ikut dalam aksi itu. Mereka datang berom-bongan menggunakan sepeda motor. Mereka juga menyertakan sejumlah atribut berupa spanduk, bendera merah putih, serta kain putih berisi tanda tangan warga pendukung bandara dengan syarat tersebut.

Warga sempat mengancam akan menginap di halaman Setda apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Sejumlah perwakilan warga akhirnya ditemui Bupati Hasto Wardoyo beserta dan jajaranya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo.Kepala BPN Kulonprogo M Fadhil mengatakan, relokasi gratis mustahil diberikan, karena terbentur regulasi yang ada. Dijelaskan, jika relokasi gratis tetap dilakukan, maka justru akan membuahkan gugatan balik oleh negara. “Jika tetap dilakukan (relokasi gratis), tanahnya bisa diambil balik,” ucapnya.

Sekda Kulonprogo RM Astung-koro menambahkan, jika warga meminta pemkab melakukan kajian hukum mengenai ke-mungkinan diberikan tanah dan rumah pengganti secara gratis, warga diarahkan untuk me-nanyakan langsung ke kejaksaan. “Silakan melayangkan surat mengenai permintaan kajian kepada Kejaksaan Tinggi secara langsung. Kasus relokasi warga terdampak bandara ini berbeda dengan warga terdampak bencana,” imbuhnya.

Salah seorang terdampak Heru Isrianto mengatakam, ia datang besama perwakilan 85 persen warga terdampak yang ingin diperhatikan nasibnya. Pihaknya tidak berniat menghambat atau memprovokasi warga untuk kemudian tidak mendukung bandara. “Kami hanya menyampaikan bahwa kami pada posisi sulit jika hanya diberi ganti rugi dan kemudian dipersilakan mem-beli lahan tempat tinggal. Untuk itu kami sangat berharap ada relokasi gratis,” katanya.

Heru menuturkan, ada sejumlah warga yang memiliki luas tanah yang tidak seberapa, sehingga jika diberikan ganti rugi no-minalnya juga tidak seberapa. Bahkan tidak mencukupi jika digunakan membeli lahan baru.Selain itu, ada sejumlah ke-pemilikan lahan satu keluarga sehingga sulit jika tidak ada relokasi gratis. “Ada satu lahan bidang tanah yang digunakan untuk tinggal satu keluarga. Di situ ada kakak dan adik , bahkan kepala keluarga. Ini menjadi sulit,” jelasnya.

Perwakilan lainnya, Purwanto warga Sindutan mengungkapkan, warga saat ini masih bingung dengan belum adanya ke jelasaan relokasi dari pemerintah. Padahal, beberapa lahan milik warga sudah diukur dan diberi patok. “Sementara kami ingin ada lahan dan pekerjaan sebelum pindah dari lokasi sebelumnya. Saya meminta pemkab merealisasikan janji bahwa keberadaan bandara akan mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar,” ungkapnya. (pra/tom/laz/ong)