SLEMAN – Proses pemulangan eks anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat ke beberapa daerah domisili asal menyisakan permasalahan pencatatan data kependudukan. Sebab, sebagian dari mereka sudah melakukan perpindahan status kependudukan.

Iya, ada beberapa yang mengurus pindah identitas kependudukan. Malah ada yang sudah menunjukkan KK baru juga di Kalimantan,” ungkap Amri Cahyono, salah satu eks Gafatar asal Kota Jogja, kemarin (4/2).

Amri melanjutkan, ada dari mereka yang menguruskan perpindahan dokumen kependudukan secara perwakilan. Mulai tingkat RT, RW, hingga kabupaten. Bahkan, lanjut Amri, proses dokumen perpindahan bisa selesai dalam satu hari.

“Sebagian banyak diuruskan orang, karena sibuk bekerja. Kalau saya niatnya mau mengurus, setelah istri datang. Tetapi malah keburu diusir,” ujarnya.

Ia mengaku, tak begitu mengetahui lagi bagaimana nasib warga eks Gafatar yang sudah mengurus dokumen pindah kependudukan. Apalagi saat ini kembali ke domisili awal, tentunya harus mengurus kartu identitas yang baru.

“Kalau ngurus-ngurus awal lagi, sepertinya jadi ribet lagi mas,” ujarnya.

Peneliti Pusat Studi Kepndudukan dan Kebijakan UGM, Muhadjir Darwin mengkritik sistem kependudukan di Indonesia yang menurutnya masih bermasalah. Termasuk bila penduduk berpindah lokasi. Menurutnya, sistem Kartu Tanda Penduduk di Indonesia dibangun berdasarkan asumsi. Yakni, penduduk itu statis.

“Padahal masyarakat kita, mobilitasnya semakin tinggi,” kata Muhadjir.

Ia mencontohkan, sistem pencatatan identitas penduduk di Amerika Serikat yang menurutnya efektif, efisien, serta mampu mengakomodasi mobilitas penduduknya. Yakni, dengan social security number (SSN).

“Selama penduduk tinggal di wilayah Amerika Serikat, identitasnya masih tetap tercatat,” ungkapnya.

Muhadjir menambahkan, pemulangan warga eks Gafatar yang disebut upaya meredam konflik tidak boleh menghilangkan mereka sebagai warga negara. Ia menyarankan, ada perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan menyesuaikan kondisi warga yang statis.

“Kami berharap ada perbaikan sistem administrasi pencatatan kependudukan yang lebih efektif dan mengakomodasi mobilitas warga yang semakin tinggi,” tegasnya.(riz/hes/ong)