KULONPROGO – Warga penggarap tanah Pakualaman Ground (PAG) mengaku resah dan khwatir tidak mendapatkan ganti rugi. Ini menyusul lahan yang mereka garap selama ini tidak tercantum dalam data nominatif hasil pengukuran dan pendataan lahan calon bandara yang dilakukan BPN.

Salah satu warga penggarap tanah PAG, Yoko, warga Pedukuhan Bebekan, Desa Glagah, mengungkapkan, namanya dan data terkait lahan yang ia kelola tidak tercantum dalam pengumuman hasil pengukuran dan pendataan. “Kemarin itu mengukurnya total satu pedukuhan, dianggap satu bidang,” ungkapmya kemarin (27/1).

Yoko menyebutkan, isa sudah bertahun-tahun menggarap tanah PAG seluas kurang lebih 1.500 meter persegi. Lahan tersebut selama ini ditanami komoditas pertanian seperti cabai dan kacang panjang.

Ia mengaku sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mengolah tanah pasir menjadi lebih produktif hingga seperti saat ini. Menurutnya, lahan tersebut memang bukan miliknya, namun ia berharap bisa mendapat kompensasi, termasuk aset di dalamnya berupa tanaman-tanaman.

“Dulu masih pasir bergelombang dan harus pakai alat berat untuk meratakan. Itu semua dulu diolah secara swadaya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengamini, pihaknya telah menerima keluhan dan laporan dari warga penggarap lahan PAG. Mereka bingung karena lahan yang mereka garap tidak masuk dalam pengumuman hasil pendataan dan pengukuran BPN. “Kami minta ada kompensasi dari pihak Puro Pakualaman,” kata Agus.

Dijelaskan Agus, tim BPN memang tidak mengukur tanah PAG berdasarkan setiap bidang yang dikelola para penggarap, melainkan hanya secara keseluruhan. Namun ia tetap berharap penggarap tanah PAG yang selama ini telah mendukung persiapan pembangunan bandara, ikut diperhatikan nasibnya.

“Karena mereka juga kooperatif dan dinilai punya andil pada upaya penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara,” jelasnya.

Ditambahkan, jika tidak diperhatikan warga penggarap tanah PAG kecewa dan justru akan berbalik arah menjadi penolak bandara. Menurutnya, hal itu hendaknya bisa diantisipasi dengan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka.

Agus mengaku sudah menyampaikan permasalahan itu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Saya minta agar satgas melakukan pengukuran tanah PAG, dan katanya tim akan segera turun ke lapangan,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala BPN Kulonprogo M Fadhil saat dikonfirmasi terkait rencana pengukuran dan pendataan tanah PAG yang digarap warga memilih enggan berkomentar. “Tanya langsung ke Kanwil BPN DIJ saja,” ucapnya. (tom/laz/ong)