SLEMAN – Hasil evaluasi guber-nur atas anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Sleman 2016 telah diterima oleh tim anggaran ekseku-tif maupun Badan Anggaran DPRD setempat. Hasilnya, gubernur me-nilai jumlah agenda kunjungan kerja (kunker) dewan terlalu sering. Sehingga, dinilai tidak efektif.
Dalam setahun, para wakil rakyat di gedung parlemen Sleman meng-agendakan kunker selama 186 hari. Atau lebih dari separo hari kerja efektif selama 2016. Yakni 246 hari. Jika dirata-rata, maka separo hari kerja per bulan dihabiskan untuk kunker ke luar daerah. Tak tanggung-tanggung, untuk keperluan “bedhol desa” dan ke-giatan perjalanan dinas ini, badan anggaran mengalokasikan dana hingga Rp 13,62 miliar. Tak ingin terjadi pemborosan, gubernur memberi catatan agar pemerintah daerah melakukan ra-sionalisasi anggaran perjalanan dinas dewan.
Selain itu, gubernur juga menyo-roti agenda dan anggaran pada dinas lain yang tergolong fantastis dan belum jelas peruntukkannya. Di antaranya, rapat koordinasi dan konsultasi di sekretariat daerah yang menelan dana hingga Rp 817,7 juta serta belanja perjalanan dinas luar negeri Rp 100 juta. Anggaran pembinaan dewan pendidikan Rp 234,3 juta di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga juga menjadi perhatian. Bahkan, alokasi penyusunan rencana kerja Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 65, 3 juta tidak luput dari cata-tan gubernur.Kabid Belanja, Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Aisyah Inayati Suryani mengatakan, pihak-nya masih menyiapkan jawaban atas evaluasi gubernur atas APBD 2016. Karena itu, ikhwal rincian anggaran perjalanan dinas hasil rasionalisasi belum bisa dipubli-kasikan. Menurutnya, pemangkas-an anggaran tidak akan signifikan. “Mungkin seperti tahun sebelum-nya,” katanya kemarin (29/12).
Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan mem-bantah agenda kunker dewan sebanyak yang dicatat gubernur. Politikus PKS itu berdalih ada per-bedaan perhitungan hari kerja. “Dari perhitungan kami, kunker hanya 70 hari dari total 246 hari kerja,” ucapnya.Jadwal kunker, lanjut Sofyan, lebih banyak difokuskan untuk keperluan konsultasi panitia khusus guna membahas rancang-an peraturan daerah. Konsultasi ke pemerintah pusat di Jakarta dimaksudkan untuk sinkronisasi aturan daerah dengan regulasi pusat.Selama 2016 tak ada pemangkasan anggaran kunker, meski ada rasio-nalisasi. Hanya jumlah hari kunker yang disesuaikan. (yog/din/ong)