SLEMAN – Ketua Pansus Pelindo II yang juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah merespons tujuh rekomendasi penting dari pansus angket Pelindo. Salah satu rekomen-dasi tersebut, memberhentikan Rini Su-marno dari jabatan Menteri BUMN RI.”Mencopot menteri itu hak prerogratif presiden. Tetapi dengan adanya indi-kasi kuat, dan bukti pelanggaran undang-undang, keputusan MK dan UUD 45, sudah semestinya menjadi rujukan pre-siden kemana hak prerogratif diarahkan,” kata Rieke kepada wartawan di Univer-sity Club UGM, Selasa (29/12).
Perempuan yang konsen pada isu-isu perburuhan itu, bicara dalam acara yang digagas Forum Kajian Kebijakan Eko-nomi Nasional bertajuk catatan akhir tahun “Karut Marut Pelindo II Mengung-kapPelanggaran Terhadap Konstitusi”.Selain pencopotan Rini Sumarno, pansus juga merekomendasikan dan mendesak agar perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) selesai di 2016. “Karena sudah terjadi strategic transfer pricing antara Pelindo dan HPH, yang itu merugikan negara. Karena itu, 2016 Pelindo harus kem-bali ke Ibu Pertiwi,” jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini persentase saham Pelindo dikuasai oleh Hutchinson Port Holding sebanyak 51 persen, PT Pe-lindo II 48,9 persen, dan Koperasi Pegawai Maritim 0,1 persen. “Saat itu 1999 dipri-vatisasi, karena negara butuh untuk me-nambal APBN. Tapi saat ini sudah men-guasai 70 persen arus barang Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi,” urainya.
Selain itu, Rieke juga menekankan agar nasib karyawan yang membongkar kasus dugaan korupsi di Pelindo yang telah di-PHK, dan belum mendapatkan haknya agar dikembalikan ke posisinya. “Pansus, 11 Januari baru masuk kerja, intinya kami tidak akan berhenti, karena fakta bukti pelanggaran Menteri BUMN telah ada. Indikasi kuat melanggar aturan, menyalahgunakan wewenang, mengenai pemberhentian kembali ke presiden, tapi publik akan menilai,” tandasnya.
Anggota satgas antimafia migas Fahmi Radhi menambahkan, perpanjangan kontrak JICT berpotensi merugikan ne-gara hingga puluhan triliun rupiah. Dia mengatakan, nilai jual JICT pada 1999 senilai USD 231 juta. Namun saat perpan-jangan kontrak 2015, nilainya justru turun menjadi USD 215 juta. (riz/jko/ong)