JOGJA – Pelanggaran ketertiban di wilayah Kota Jogja selama 2015, meningkat sangat tajam. Jika tahun lalu ada pada kisaran seribu pelanggaran, baik pro-yustisi dan non-yusti-si, tahun ini mencapai 4.577 pelanggaran.Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jog-ja Nurwidihartana mengatakan, tahun ini, pihaknya sudah menjaring 4.577 pelanggaran dari operasi terpadu, pro-yustisi dan non-yustisi. Jumlah pelanggaran tersebut melon-jak dari tahun lalu yang totalnya 1.832 pelang-garan.”Tidak semua pelanggaran tersebut disi-dangkan. Khusus pelanggaran pro yustisi, sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan,” katanya, kemarin (29/12).
Dijelaskan, dari 953 pelanggaran pro yusti-si yang sudah diputuskan oleh pengadilan, pelanggaran PKL berada di urutan teratas dengan 311 pelanggaran. Pelanggaran izin gangguan atau (HO) yang diduga banyak dila-kukan hotel maupun minimarket berjejaring, berada diurutan kedua (301 pelanggaran), reklame 250 pelanggaran, parkir 32 pelang-garan, dan pondokan 16 pelanggaran. Berikutnya pemotongan hewan dan penanga-nan daging 15 pelanggaran, pengelolaan ke-bersihan 9 pelanggaran, bangunan gedung 7 pelanggaran, miras 5 pelanggaran, dan penyel-enggara kepariwisataan 5 pelanggaran.Dia menjelaskan, jumlah pelanggaran untuk PKL, karena memang yang paling kerap dila-porkan masyarakat.
Juga, banyak PKL yang tak jera dengan hukuman yang telah mereka terima. Bahkan, beberapa PKL tak hanya se-kali disidangkan tindak pidana ringan.Selain itu, kesuksesan Dintib kali ini juga karena tak lepas dari peran masyarakat. Sejak pembentukan kampung panca tertib, masya-rakat mulai aktif memberikan informasi ke petugas. Pihaknya mengedepankan dua stra-tegi dalam penegakan perda yakni berbasis kampung melalui gerakan kampung panca tertib, dan berbasis represif.”Untuk kampung panca tertib, saat ini sudah dideklarasikan di enam kampung, dan akan terus bertambah. Melalui gerakan ini, kami berharap pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016 mendatang bisa berkurang,” imbuhnya.
Khusus pelanggaran miras, meski hanya terjaring lima pelanggaran, tetap mendapat pencermatan khusus. Sebab, miras menjadi sumber berbagai kejahatan, sehingga pere-darannya akan terus ditekan. (eri/jko/ong)