JOGJA – Selain vonis tipikor yang dinilai terlalu rendah, kasus hukum di Jogjakarta juga banyak yang bersinggungan dengan permasalahan yang membuka pintu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satunya yang berkaitan dengan pertanahan di DIJ
Selama tahun 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja-karta menilai kasus dominan yang terjadi di DIJ adalah ma-salah pertanahan. Kasus ter sebut banyak mencuat setelah Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Jogjakarta diberlakukan.Direktur LBH Jogjakarta Hamzal Wahyudin menjelaskan, be berapa kasus yang didampingi LBH ber-mula dari masalah tanah. Seperti kasus penggusuran pembangunan bandara di Temon Kulonprogo, gugatan Rp 1 miliar kepada lima PKL di Gondomanan. Juga kasus Watukodok, kriminalisasi petani yang menentang pembangunan bandara di Kulonprogo, dan gugatan izin lingkungan apartemen Uttara.”Tren 2015 ini lebih banyak dimulai dari masalah tanah. Buntutnya ke pelanggaran hak memiliki pekerjaan, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak ke-bebasan berekspresi,” ujarnya seusai konferensi pers laporan akhir tahun di LBH Jogja, Selasa (29/12).
Dia mencontohkan, dalam kasus penggusuran lahan untuk pembangunan bandara di Temon, warga kehilangan pekerjaan sebagai petani. Mereka dipaksa untuk menjadi buruh karena lahan mereka sudah dirampas. Begitu juga yang terjadi pada lima PKL di Gondomanan yang digugat Rp 1 miliar karena tidak mau pindah dari tempatnya.”Yang kasus bandara, ada pe-tani yang dikriminalisasi karena menolak pembangunan bandara. Dua kasus itu, akar dari masalah tanah yang melibatkan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Kasus Watukodok juga terkait SG,” ujarnya.
Dia juga melihat kasus yang melibatkan SG dan PAG ini ber-mula dari pemberian surat Ke-kancingan kepada investor. Pemberian yang, menurutnya, secara sepihak tersebut, tidak melihat kondisi sosial masyara-kat setempat yang sudah me-ngolah tanah untuk hidup.Selain hal tersebut, masalah lainnya adalah pembangunan hotel dan apartemen yang cukup menyita perhatian publik. Salah satunya penolakan warga ter-hadap pembangunan apartemen di Karangwuni, Sleman. Dalam kasus tersebut seorang warga juga dikriminalisasi.”Kasus ini yang kita dampingi kemarin untuk PTUN. Masalah juga sama terkait kerusakan lingkungan, sumur warga kering, dan masalah sosial lainnya,” tandasnya.
Jika melihat lebih dalam, Wahyudin melihat ada keterkai-tan munculnya kasus-kasus ter-sebut dengan ditetapkannya UUK. “Tahun depan kami akan mela-kukan kajian tersebut. Kami melihat UUK ini membuka pintu pelanggaran HAM. Arah-nya tentu akan ke judisial review,” jelasnya. (riz/ila/ong)